Category: Presiden Joko Widodo

  • Samakan Munarman dan Jokowi di Sidang, Ketua JoMan: Sama-sama Difitnah

    Samakan Munarman dan Jokowi di Sidang, Ketua JoMan: Sama-sama Difitnah

    www.laborblog.my.id - Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer atau Noel, menyamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Munarman ketika menjadi saksi meringankan di sidang Munarman.

    Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer atau Noel | Antara
    – Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer atau Noel, menyamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Munarman ketika menjadi saksi meringankan di sidang Munarman. Noel menyebut Jokowi dan Munarman sama-sama korban fitnah.


    “Setahu saya Munarman kritis, karena Presiden Jokowi orang yang tidak anti-kritik, sama di-framing terhadap Munarman, Munarman tidak bisa diajak dialog, Munarman yang suka kekerasan. Sama halnya Jokowi difitnah, Presiden Jokowi komunis, Presiden Jokowi anti-kritik, Jokowi benci ulama, Jokowi penjarakan aktivis. Nah ini calo-calo inilah perannya, kita semua difitnah di republik ini, kejaksaan difitnah, hakim difitnah,” ujar Noel saat bersaksi di PN Jaktim, Rabu (23/2/2022).
    Dalam sidang perkara terorisme sebenarnya diatur dalam UU untuk merahasiakan identitas saksi tetapi Noel mengungkap sendiri identitasnya untuk menjadi saksi meringankan bagi Munarman.
    Noel mengaku mengenal Munarman sejak tahun 2000. Noel menyebut Munarman selalu mengedepankan hukum.
    “Dari pengalaman berinteraksi apa ada pandangan yang dikemukakan Munarman untuk musuhi negara, dan melakukan gerakan inkonstitusional?” tanya pengacara Munarman.
    “Saya tidak meyakini seperti itu karena sampai detik ini presidennya nggak berbuat… Presiden Jokowi yang didukung oleh saya,” kata Noel.
    “Pertanyaannya, apa Munarman pernah ubah negara ini?” tegas pengacara itu.
    “Tidak. Makanya saya bilang presidennya masih Jokowi, artinya Munarman tak pernah lakukan itu,” jawab Noel lagi.
    Munarman Tegak Lurus NKRI
    Noel juga meyakini Munarman tidak sepaham dengan ISIS. Noel meyakini Munarman orang yang tegak lurus dengan NKRI.
    “Ya saya konfirmasi saat itu, saya diskusi dengan Munarman saya konfrontir ke beliau, beliau bilang nggak. Karena dia tahu kelompok ISIS mainan dari luar, itu saya pertegas sekali, jangan sampai sidang ini opini kalau Munarman bagian dari ISIS karena Munarman ini saya yakini tegak lurus pada NKRI,” jelasnya.
    Minta Munarman Tak Divonis Mati
    Di akhir sidang, Noel menyampaikan permohonan kepada majelis hakim. Noel meminta hakim tidak menjatuhkan vonis mati atau seumur hidup.
    Noel juga bicara kemungkinan dia duduk di kursi terdakwa apabila Presiden RI bukan Jokowi.
    “Bahwa saya pernah dizalimi seperti ini. Mungkin kalau seandainya penguasanya bukan Jokowi, saya ada di bangku ini. Mungkin Pak Hakim, Pak Jaksa yg akan mengadili saya di sidang ini,” ujar dia.


    “Jangan sampai kawan saya ini nggak punya masa depan, saya masih mau berinteraksi dengan kawan saya, saya masih mau diskusi sama kawan saya. Jangan karena pandangan politiknya kawan saya dihukum mati atau seumur hidup. Sebab, Presiden Jokowi tak punya pandangan-pandangan yang sesat seperti calo-calo ini, Presiden Jokowi yang saya dukung, yang saya hormati, Presiden yang tak pernah bermusuhan pada aktivis, nggak pernah bermusuhan terhadap ulama, nggak pernah bermusuhan sama siapa pun,” pungkasnya.
    Sumber: Detik | Published: 24/02/2022

  • MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu

    www.laborblog.my.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.

    MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu | Net
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.


    “Saya berharap, pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini,” Sudarnoto lewat keterangannya dikutip Senin 14 Februari 2022.
    Sudarnoto merasa sakit hati melihat tindakan brutal pemerintah India terhadap minoritas Muslim di India. Dia merasa bahwa sebagian besar tindakan brutal terhadap Muslim India melanggar hak asasi manusia.
    “Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah India,” katanya.
    Sudarnoto mengatakan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ekstremis Hindu ultra-nasionalis, hanya akan menampilkan kekejaman dan tindakan kekerasan yang disponsori negara terhadap minoritas Muslim di India. Menurutnya, pemerintah India tidak hanya melakukan tindakan diskriminasi, tetapi jelas bahwa pemerintah India membangun, mengembangkan dan memperkuat semangat Islamofobia.
    “Sikap dan tindakan ini sudah dipastikan merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Gandhi, (yaitu) misi penting universal declaration of human rights ,” ungkapnya.
    Sudarnoto mengungkapkan bahwa misi untuk menyediakan tempat, untuk menghormati dan melindungi hak warga negara telah rusak secara sistematis dalam keputusan politik India yang ekstrem. Pemerintah India, kata dia, harus belajar dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, sangat toleran untuk memberi ruang bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.


    Bahkan, lanjutnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia. “India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia,” tegasnya.

    Sumber: FIN | Published: 14/02/2022

  • Luhut Santai Terima Telpon saat Jokowi Pidato, Yan Harahap: Presiden yang Tertukar

    www.laborblog.my.id - Politisi Demokrat Yan Harahap  mengomentari video yang memperlihatkan Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo sedang Pidato.

    Luhut Terima Telpon saat Jokowi Pidato | Net
    – Politisi Demokrat Yan Harahap mengomentari video yang memperlihatkan Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo sedang Pidato.


    Diketahui sebelumnya sebuah video menunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima telpon dari seseorang pada saat Jokowi berpidato.
    Video tersebut lantas menjadi perbincangan warganet. Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap pun memberikan komentar.
    Yan menganalogikan seperti Presiden yang tertukar . “Presiden yang tertukar,” ucapnya dilansir dari twitter pribadinya, Minggu (6/2/2022). Diketahui kejadian itu terjadi pada saat Presiden memberikan sambutan pada Peresmian Kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, pada 2 Februari 2022 lalu.
    Pada saat itu, Jokowi yang mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam andalannya terlihat memberikan pidato. Sedangkan di belakangnya berjejer sejumlah pihak yang turut mendampingi orang nomor satu di Indonesia tersebut.
    Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Bupati Toba Poltak Sitorus, dan Bupati dari Simalungun.
    Jokowi terlihat menyampaikan pidatonya seperti biasa, sedangkan para pejabat berdiri di belakangnya. Akan tetapi, sosok Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan karena aksinya saat berdiri di belakang Jokowi .
    Pada saat pejabat lain berdiri menyimak apa yang disampaikan presiden, dia justru terlihat santai menerima telepon. Luhut Binsar Pandjaitan terlihat menerima panggilan sejak awal Jokowi menyampaikan pidato.


    Tangan kirinya terlihat menempelkan ponsel ke telinga, sedangkan tangan kanannya di lipat di depan perut. Aksi itu pun menjadi sorotan, apalagi videonya diunggah ulang oleh netizen di media sosial Twitter.
    Sumber: fajar | Published: 06/02/22

  • Kunker Jokowi di Toba Picu Kerumunan, Pengamat: Rakyat Itu Butuh Contoh yang Baik

    www.laborblog.my.id - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Danau Toba, Sumatera Utara, sempat menimbulkan kerumunan yang cukup parah. Dikhawatirkan, kerumunan yang terjadi saat pembagian kaso oleh presiden itu menjadi menyumbang penyebaran virus Omicron.

    Kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Toba, Sumatera Utara | Net
    – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Danau Toba, Sumatera Utara, sempat menimbulkan kerumunan yang cukup parah. Dikhawatirkan, kerumunan yang terjadi saat pembagian kaos oleh presiden itu menjadi menyumbang penyebaran virus Omicron.


    Insiden kerumunan saat Jokowi kunker ke Toba itu pun banyak dikritisi masyarakat
    Salah satunya pengamat politik Ujang Komarudin yang menilai peristiwa kerumunan kedatangan Jokowi ini terus berulang. Ironisnya, meski bukan kali pertama terjadi, tapi tidak mampu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
    “Mestinya Jokowi memerintahkan pihat satgas atau pemprov, pemkab, untuk mengantisipasi kerumunan. Mestinya kerumunam itu tak terjadi di saat kunjungan presiden dimanapun, termasuk di Toba,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/2).
    Ujang menambahkan, selama ini Presiden Jokowi telah menekan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Namun nyatanya, saat ini Jokowi malah mengundang kerumunan masyarakat.
    “Selama ini presiden mengimbau rakyatnya, rakyat Indonesia, untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah jika kunjungan presiden sendiri mengundang kerumunan, maka nanti rakyat tak akan patuh pada imbauan presiden,” tuturnya.


    “Karena rakyat itu perlu contoh yang baik dari elite-elitenya,” tutup Ujang.
    Sumber: RMOL | Published: 04/02/2022

  • Niatnya Mau Pamer Mandalika, Unggahan Jokowi Digeruduk Netizen: Itu ilustrasi Sirkuit Portimao Portugal

    www.laborblog.my.id - Presiden Joko Widodo memamerkan ilustrasi gambar Sirkuit Mandalika Lombok, NTB. Namun nampaknya sang presiden keliru mengunggah gambar.

    Twitter @jokowi
    Presiden Joko Widodo memamerkan ilustrasi gambar Sirkuit Mandalika Lombok, NTB. Namun nampaknya sang presiden keliru mengunggah gambar.
    Lewat akun Twitter resminya @jokowi, orang nomor satu RI tersebut mengunggah video pendek berupa ilustrasi sirkuit kebanggaan Indonesia.
    “Lombok bukan hanya Mandalika, lokasi sirkuit balap kelas dunia. Siapa pun yang berkunjung ke Lombok, NTB, akan terpesona oleh bentang alamnya, dari laut sampai gunung. Pantai Tangsi, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Sendang Gile, Bukit Merese, desa-desa adat, dan sebagainya,” tulis Jokowi di Twitter pada Minggu (16/1/2022).
    Netizen lantas mengingatkan Jokowi bahwa gambar ilustrasi tersebut bukanlah Mandalika seperti yang diklaimnya.
    Melainkan Sirkuit Portimau yang ada di Portugal.
    “Diss…! Team kreator gak salah ini…? Itu ilustrasi sirkuit Portimao Portugal kan?” cuit seorang netizen.
    “Woii sirkuit orang di aku2..bikin yg bener dibayar pake uang negara malah malu maluin kepala negara,” timpal netter lainnya.[fajar]
    Published: 16/01/2022

  • Dukung Langkah Ubedilah Badrun Laporkan Putra Jokowi, Politikus Demokrat: Anda Itu Pahlawan

    www.laborblog.my.id - Politikus Partai Demokrat , Benny K Harman  mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun  yang melaporkan putra Presiden Jokowi , Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman | Net
    Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


    Benny Harman menyarankan Ubedilah Badrun agar tidak takut hadapi tekanan dari pihak lain usai dia melaporkan Kaesang dan Gibran . Benny akui bangga dengan sikap Ubedilah.
    “Saya bangga dengan Ubedilah. Jangan pernah takut bung, jangan takut dituduh memfitnah dan jangan takut pula dituduh kadrun apalagi dicap anti pancasila,” kata Benny Harman, dikutip dari akun Twitter-nya, Jumat 14 Januari 2022.
    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini menilai Ubedilah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran.
    “Anda itu pahlawan, anda berani nyalakan lilin untuk selamatkan bangsa agar tidak salah masuk ke terowongan yang gelap. #RakyatMonitor” tulis Benny.
    Sekedar diketahui, buntut dari laporan Ubedilah Badrun terhadap Kaesang dan Gibran ke KPK, memicu reaksi dari relawan Jokowi Mania atau JokMan.
    JokMan secara resmi mempolisikan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dituduh membuat laporan yang tidak berbasis data.
    Laporan terhadap Ubedilah diterima oleh Bareskrim Polda Metro dengan nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 14 Januari 2022.
    Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JokMan), Immanuel Ebenezer menyayangkan Ubedilah yang merupakan seorang dosen, memberikan laporan yang tidak berbasis data.
    “Artinya selevel dosen aktivis kok bisa membuat laporan tidak berbasis data. Makanya kami menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik,” ujarnya


    Immanuel mengatakan akan mencabut laporan jika Ubedillah mau meminta maaf di hadapan publik.[fajar]
    Published: 15/01/2022

  • Dukung Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden, Gertak: Semua Harus Diusut Tuntas

    www.laborblog.my.id - Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.

    Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden | Net
    Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.
    Salah satunya dari Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Galih Dwi Syahputra. Galih berharap penegakan hukum tidak boleh tebang pilih kepada siapapun warga negara.
    “Rakyat, pejabat, anak presiden sekalipun harus diproses secara hukum dan diusut tuntas,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).
    Untuk itu, dia ingin agar laporan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, diusut secara tuntas.
    Ubedilah Badrun baru saja membuat laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
    Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengurai bahwa dugaan tersebut berawal dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.
    “Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” terang Ubedilah.
    Menurutnya, dugaan korupsi itu jelas Gibran, Kaesang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.
    “Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.[RMOL]
    Published: 10/01/2022

  • Wamen ditambah Ilmuwan Dipecat, Rizal Ramli: Benar-benar Rezim Kumaha Aing

    www.laborblog.my.id - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.

    Rizal Ramli | Net
    Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.
    Sebab, saat ini penyakit itu ada pada banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Artinya, obat yang diberikan seharusnya adalah mengganti menteri tersebut, bukan malah memberikan sang menteri wakil.
    “Banyak menteri ndak becus kerja, eh malah wamen-wamen penghias doang malah ditambah,” kata RR kepada wartawan, Sabtu (8/1).
    Tidak hanya itu, sosok yang kaya solusi dan inovasi tersebut juga menyesalkan banyaknya pendengung alias buzzer yang dipelihara pemerintah untuk mencari pembenaran. Apalagi para buzzer tersebut kini cenderung suka-suka sendiri karena merasa selalu di jalur benar.
    Anehnya lagi, ratusan saintis dan peneliti dipecat saat lembaga Eijkman dilebur dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Padahal negeri ini sedang butuh banyak peneliti untuk bisa lepas dari pandemi.
    “BuzzeRp dipelihara, ilmuwan malah dipecat. Benar-benar “kumaha aing”,” pungkasnya.[rmol.id]
    Pubished: 08/01/2022

  • Harga Listrik dan Gas Naik Diam-Diam, Rizal Ramli Sentil Jokowi: Kayak Copet Aja

    www.laborblog.my.id - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi)
    Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.
    “Kok doyannya naikin harga listrik dan gas diam-diam sih?” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Kamis, 30 Desember 2021.
    Rizal Ramli menilai bahwa rakyat seharusnya diberi tahu terlebih dahulu jika ada kenaikan listrik ataupun gas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Data ini mengatakan bahwa pemberitahuan itu penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
    “Sebelum Jokowi, rakyat selalu diberitahu jauh-jauh hari. Ini kok ndak ada akuntabilitas publik?” kata Rizal Ramli.
    “Kaya copet aja, kantong rakyat bolong tanpa pemberitahuan. Kepiye,” lanjutnya. Bersama pernyataannya, Rizal Ramli membagikan video terkait kenaikan harga gas.
    Dilansir dari Kontan, harga gas Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sejumlah ukuran naik sejak Sabtu, 25 Desember 2021. Khusus untuk gas elpiji 3 kilogram (kg), harganya masih tetap sama karena disubsidi pemerintah.
    Hal ini telah dikonfirmasi oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting.
    “Besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5 persen berkisar antara Rp1.600 – Rp2.600 per kilogram,” kata Irto pada Senin, 27 Desember 2021.
    Irto menuturkan bahwa perbedaan kenaikan harga ini dilakukan untuk mendukung penyeragaman harga gas elpiji ke depan, serta menciptakan fairness harga antar-daerah.
    Seperti diketahui, elpiji nonsubsidi terdiri dari dua jenis ukuran tabung, yaitu 5,5 kg dan 12 kg. Merujuk laman Pertamina Delevery Servide (PDS) pds135.com, berikut rincian harga gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg terbaru:
    Harga Bright Gas 5,5 kg (refill): Rp 76.000 per tabung
    Harga Bright Gas 5,5 kg (perdana): Rp 306.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung.[makassar.terkini.id]
    Published: 01/01/2022

  • Imbas Jokowi Utang Proyek Kereta Cepat, Ekonom Senior Sebut Baru Akan Terlunasi Selama 100 Tahun

    www.laborblog.my.id - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.

    Didik J Rachbini | Source Image: pojoksatu.id
    Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.


    Menurut Didik J Rachbini, gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.
    Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.
    Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.
    “Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur akan melakukan kritik,” ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).
    Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar.
    Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.
    “Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN, tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi,” jelas pria yang juga Rektor Paramadina ini.
    “Dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang,” tegasnya.
    Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun.
    Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).


    “Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini,” tandasnya.[pojoksatu.id]