Category: Polisi

  • Lapor Kehilangan Motor, Driver Ojol Malah Dipukul Polisi Cileungsi Bogor

    www.laborblog.my.id - Seorang driver ojek online (ojol) dipukul oleh aparat kepolisian usai melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya ke Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor.

    Ilustrasi Driver Ojol | Net
    Seorang driver ojek online (ojol) dipukul oleh aparat kepolisian usai melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya ke Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor.
    Dari informasi yang dihimpun, aksi pencurian yang dialami driver ojol itu terjadi pada Sabtu (8/1) lalu. Namun, kala itu korban tak langsung melapor ke pihak berwajib.
    Korban kemudian baru melapor ke Polsek Cileungsi pada Senin (10/1) kemarin. Disebut bahwa laporan korban tersebut tak ditanggapi oleh anggota yang bertugas.
    Bahkan, korban disebut juga mengalami aksi pemukulan oleh anggota saat membuat laporan tersebut.
    Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin membenarkan kejadian tersebut. Namun, kata Iman, pihaknya langsung menindak tegas anggota tersebut.
    “Sudah ditindak tegas dengan penanganan kode etik dan disiplin,” kata Iman saat dikonfirmasi, Selasa (11/1).
    Namun, Iman tak membeberkan identitas anggota tersebut. Iman hanya menyebut bahwa yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan oleh Propam dan telah diberikan sanksi.
    “Sudah diberi sanksi, penempatan khusus dan ditarik dari bagian pelayanan,” ucap Iman.[CNN Indonesia]
    Published: 12/01/2022

  • Habib Bahar dipanggil Polisi, Pengacara: Ulama & Oposisi Secepat Kilat

    www.laborblog.my.id - Habib Bahar bin Smith dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok di Polda Jabar pada Senin, 3 Januari 2022 mendatang.

    Habib Bahar bin Smith saat ditemui di kediamannya di Bogor, Kamis (23/12/2021).[SuaraBogor/Devina]
    Habib Bahar bin Smith dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok di Polda Jabar pada Senin, 3 Januari 2022 mendatang.
    Hal itu disampaikan Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta saat dihubungi, Kamis(30/12/2021). Menurutnya, jarak dari SPDP ke pemanggilan sangat cepat.
    “Kalau untuk ulama dan oposisi itu secepat kilat, kalau untuk penguasa itu lama. Hukum hanya berpihak pada penguasa, coba banyangin baru kemarin SPDP-nya, hari ini Habib sudah dipanggil. Luar biasa cepatnya, ekspres bagaikan kilat,” ujar Ichwan.
    Meski begitu, Ia memastikan bahwa kliennya bakal datang memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar.
    “Habib akan hadir, kita taat hukum, beliau ulama panutan tidak gentar dengan siapapun. Insya Allah saya mendampingi beliau,” ucapnya.
    Ichwan mengaku belum mendapat informasi lengkap, apakah SPDP dan pemanggilan yang ditujukan kepada kliennya berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman atau bukan.
    “Kalau itu ana belum paham, ana belum dapat berkasnya. Hari ini baru ana tahu melalui Habib Bahar langsung tadi pagi,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Barat mengklarifikasi terkait video viral pertemuan anggota Polisi dengan Habib Bahar bin Smith.
    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, kedatangan anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) ke rumah Habib Bahar untuk menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).
    “Bukan tidak ada alasan anggota kami di sana, bahwa anggota di sana adalah untuk menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan. Lucos deliknya ada di Polda Jabar, jadi penyidikannya oleh Polda Jabar. Jadi, bukan silaturahmi tapi sedang melaksanakan tugas untuk memulai penyidikan,” ujar Erdi, di Polda Jabar, Kamis (30/12/2021).
    Habib Bahar dilaporkan terkait dugaan penghinaan atau melontarkan ujaran kebencian.
    Namun, Erdi belum menjelaskan apakah laporan tersebut berkaitan dengan ujaran kebencian yang ditujukan kepada KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman atau bukan.
    “Dari laporan polisi yang kita terima, diduga saudara Bahar Smith ini memberikan suatu pernyataan sehingga membuat ricuh di masyarakat, namun ini perlu kita dalami, kita dalami dulu seperti apa. Oleh karena itu penyidikan kita mulai, nanti kedepannya kita akan update terkait perkembangannya,” katanya.
    “Tidak ada kaitannya dengan permasalahan seperti itu, namun kita sedang menyelidiki dari apa yang disampaikan di suatu tempat, tentunya ini masih konsumsi penyidik ya, nanti updatenya akan kita sampaikan,” tambahnya.
    Saat ini, status Habin Bahar masih sebagai saksi dan dalam waktu dekat bakal segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
    “Bahar masih sebagai saksi, kedepannya saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” katanya.[suara.com]
    Published: 30/12/2021

  • Massa Reuni 212 Kesal: Enggak Usah Bawa Senjata Ini Bukan Perang, Jangan Takuti Rakyat!

    www.laborblog.my.id - Massa aksi damai reuni 212 memadati Jalan Abdul Muis dan Jalan Budi Kemuliaan, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).

    Aparat bersenjata di lokasi reuni 212/OkeZone
    Massa aksi damai reuni 212 memadati Jalan Abdul Muis dan Jalan Budi Kemuliaan, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).
    Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sejumlah polisi yang mengemudikan sepeda motor trail besar tersebut tampak membubarkan kerumunan massa aksi 212 yang tampak berisitirahat di pom bensin Pertamina. Akibatnya, massa terlibat adu mulut dengan apparat gabungan yang berjaga di lokasi.
    Setelah massa terurai, pasukan polisi bermotor trail besar tersebut kemudian bergeser ke titik lokasi lainnya yang masih ada kerumunan massa aksi damai Reuni 212.
    Awalnya sejumlah massa tersebut kembali berkumpul saat sebelumnya sempat diminta membubarkan diri. Kemudian ketika hendak dihalau ke salah satu pom bensin Pertamina yang terletak di Jalan Abdul Muis mereka tampak kesal.
    “Gak usah bawa senjata pak ini bukan perang. Jangan menakuti rakyat,” ujar salah satu pemuda peserta aksi Reuni 212.
    “Kalau mau angkat senjata ke Papua saja sana itu diurusin, gak beres-beres sampai sekarang,” teriak pemuda tersebut lagi. Kemudian tampak belasan sepeda motor trail dari anggota Brimob Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya TNI menghalau peserta aksi agar membubarkan diri.
    Tampak salah satu emak-emak tidak terima dengan sikap petugas yang menghalau massa ke sudut jalan yang terik karena tidak ada pohon rindang.
    “Ngapain pak pakai motor begitu sama kami, kami disini hanya menyampaikan aspirasi. Itu motor bapak yang besar itu dibeli dari pajak rakyat,” kata emak-emak yang menggunakan cadar dan jilbab serba berwarna hitam tersebut kepada aparat kepolisian yang mengendarai motor trail besar.
    Sejumlah petugas kepolisian yang berjalan kaki kemudian menenangkan massa meminta massa untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.
    “Tolong demi ketertiban umum jangan berkerumun, jangan melakukan aksi. Kegiatan ini sudah dilarang oleh pemerintah,” kata salah satu anggota kepolisian yang menghalau massa peserta aksi Reuni 212.[okezone]
    Published: 02/12/2021 12.40

  • Puluhan Preman Usir Paksa Keluarga Polisi dari Rumahnya

    www.laborblog.my.id - Keluarga anggota polisi yang bertempat tinggal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, diusir paksa oleh sejumlah preman.

    Rumah keluarga polisi yang ditinggal penghuninya lantaran diusir sejumlah preman|source image: Okezone
    Keluarga anggota polisi yang bertempat tinggal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, diusir paksa oleh sejumlah preman.
    Wanita dengan inisial R (51) mengaku telah diusir paksa dengan gaya premanisme, bersama suami, anak hingga cucunya, dengan total anggota keluarganya yang berjumlah 8 orang oleh puluhan orang.

    Dari pengusiran itu, R mengaku tak membawa harta bendanya sedikitpun. Bahkan, untuk pakaian sendiri tak sehelai baju pun dapat dibawa olehnya kecuali yang menempel di badannya.
    “Masih ada didalam rumah barang-barang semuanya (perhiasan, perabotan, sertifikat, baju-baju),” ujar R kepada MNC Portal Indonesia, Senin, (29/11/2021).
    Diketahui, R sendiri merupakan seorang istri yang dimana suaminya bekerja di Polres Metro Jakarta Barat, dan sudah menempati rumahnya tersebut selama 6 tahun lamanya.
    Pengusiran yang terjadi pada awal Oktober 2021 itu membuat R dan keluarganya harus berpindah-pindah tempat tinggal. “Saya sekarang lagi numpang di rumah anak saya,” ujar R.
    Kuasa hukum R, Darmon Sipahutar menjelaskan permasalahan yang dialami kliennya itu bermula ketika kliennya meminjam uang sebesar Rp200 juta di tahun 2016, ke sebuah PT yang bergerak di bidang finance.
    Darmon menuturkan kliennya telah membayar hutangnya itu sebanyak Rp130 juta hingga pada tahun 2018. Namun, diakuinya adanya pandemi Covid-19 membuat pembayaran angsuran nya menjadi tersendat.
    Dari hal ini, Darmon menuturkan kliennya sudah mencoba mengajukan surat yang ditujukan untuk PT finance tersebut sebanyak dua kali guna meminta relaksasi.
    Namun sayangnya, ajuan tersebut tak berbalas dan R pun baru mengetahui bahwa PT finance tersebut tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    “Ibu ini (R) berikan surat ke PT untuk diberikan relaksasi terhadap hutang. Tapi tidak ada jawaban karena PT sudah dua kali dibekukan oleh OJK karena dianggap bermasalah,” tutur Darmon.
    Lebih lanjut, Darmon menuturkan kliennya dibuat terkejut bahwa ternyata rumah tersebut telah dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I dengan harga Rp735 juta.
    Diketahui sosok bernama J Supriyanto lah yang menjadi pemilik rumah keluarga R yang berprofesi sebagai pemilik balai lelang swasta bernama Griya Lestari.
    Namun, tak berlangsung lama, Supriyanto kembali melelang rumah tersebut dan kini beralih kepada pihak bernama Rasmidi.
    Dari semua ini, Rasmidi diwakilkan pengacaranya, Sopar J Napitupulu menyambangi rumah R untuk memberitahukan kepemilikan baru atas nama Rasmidi pada tanggal 23 September 2021 lalu.
    Awal mula, kedatangan Sopar sendiri sebagai upaya melayangkan somasi terhadal keluarga R. Somasi yang pertama terjadi pada 27 September 2021 dan somasi kedua pada tanggal 2 Oktober 2021.
    Namun yang mengejutkan, di somasi kedua Sopar justru kembali ke rumah R didampingi oleh 30 orang lainnya. “Ketika dilakukan pengusiran dimana SN ini datang dengan teman-temannya kurang lebih 30 orang,” ujar Darmon menceritakan tudu permasalahan kliennya.
    Darmon menegaskan, perlakuan yang dilakukan tersebut tak sesuai dengan prosedur dan janggal. Seharusnya, eksekusi tersebut dilakukan lewat jalur pengadilan.
    “Patut diduga karena telah melakukan tindak pidana. Karena sepanjang pengetahuan kami, setiap melakukan eksekusi tidak boleh dilakukan di luar jalur pengadilan,” tuturnya.

    “Tapi ini agak lucu dan aneh, mereka lakukan eksekusi diluar Jalur pengadilan. Kami anggap Ini adalah eksekusi premanisme,” tambahnya.
    Lantas dari hal ini, R sendiri telah melaporkan hal ini ke Polsek Cipondoh lalu diarahkan ke Polres Metro Tangerang Kota. R melaporkan kasus ini dengan sangkaan Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Lalu, Pasal 160, 406 dan 170 KUHP. Serta Pasal 363 tentang Pencurian.[Okezone]
    Published: 30/11/2021

  • Laporan Fahira Idris Diterima Polisi, Ade Armando Terancam UU ITE

    Foto itu diunggah di akun Facebook.
    Labor Blog Politik – Penyidik Polda Metro Jaya menerima laporan Senator Jakarta Fahira Idris terkait foto yang diunggah Ade Armando.
    Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019. Ade disangkakan Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 48 ayat 1 UU No 19/2016 tentang ITE.

    Ade terpaksa dipolisikan lantaran mengunggah foto Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diubah menjadi Joker. Foto itu diunggah di akun Facebook.
    “Foto (yang diunggah) di Facebooknya Ade Armando adalah foto Gubernur Anies Baswedan yang merupakan dokumen milik Pemprov DKI atau milik publik yang diduga diubah menjadi foto seperti (tokoh) Joker,” kata Fahira di Mapolda Metro Jaya, Jumat (1/11).
    Fahira menuding Ade sendiri sudah mengakui kalau itu adalah unggahannya. Tapi, kata Ade, gambar itu yang membuat bukan dirinya. Ade mengaku hanya mengunggah, sementara gambar yang membuat adalah orang lain.
    Meski begitu, Fahira optimis jika Ade telah melakulan pelanggaran UU dengan mencemarkan nama baik seseorang. Pasalnya, Ade turut serta menyebarluaskan foto tersebut.

    Sebagai warga Ibu Kota, Fahira mengaku tak terima Gubernurnya dibuat bahan bercandaan.

    “Ini adalah foto Gubernur DKI yang sedang memakai busana resminya, ini milik Pemprov, milik publik diubah seperti Joker dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik,” pungkasnya.[rm]
    Video Pilihan: RAPBD 2020 Janggal, Djarot: Jangan Salahkan Anies – KOMPASTV
    31/10/2019
  • Laporan Fahira Idris Diterima Polisi, Ade Armando Terancam UU ITE

    Foto itu diunggah di akun Facebook.
    Labor Blog Politik – Penyidik Polda Metro Jaya menerima laporan Senator Jakarta Fahira Idris terkait foto yang diunggah Ade Armando.
    Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019. Ade disangkakan Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 48 ayat 1 UU No 19/2016 tentang ITE.

    Ade terpaksa dipolisikan lantaran mengunggah foto Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diubah menjadi Joker. Foto itu diunggah di akun Facebook.
    “Foto (yang diunggah) di Facebooknya Ade Armando adalah foto Gubernur Anies Baswedan yang merupakan dokumen milik Pemprov DKI atau milik publik yang diduga diubah menjadi foto seperti (tokoh) Joker,” kata Fahira di Mapolda Metro Jaya, Jumat (1/11).
    Fahira menuding Ade sendiri sudah mengakui kalau itu adalah unggahannya. Tapi, kata Ade, gambar itu yang membuat bukan dirinya. Ade mengaku hanya mengunggah, sementara gambar yang membuat adalah orang lain.
    Meski begitu, Fahira optimis jika Ade telah melakulan pelanggaran UU dengan mencemarkan nama baik seseorang. Pasalnya, Ade turut serta menyebarluaskan foto tersebut.

    Sebagai warga Ibu Kota, Fahira mengaku tak terima Gubernurnya dibuat bahan bercandaan.

    “Ini adalah foto Gubernur DKI yang sedang memakai busana resminya, ini milik Pemprov, milik publik diubah seperti Joker dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik,” pungkasnya.[rm]
    Video Pilihan: RAPBD 2020 Janggal, Djarot: Jangan Salahkan Anies – KOMPASTV
    31/10/2019