Laborblog

Category: PKS

  • Pimpinan MPR: JHT Berasal dari Gaji Pekerja yang Dipotong Bulanan, Bukan Uang Pemerintah

    www.laborblog.my.id - Penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 2/2022 terus menuai polemik di masyarakat. Ini lantaran uang Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja baru bisa dicairkan pada saat usia 56 tahun.

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid | Net
    – Penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 2/2022 terus menuai polemik di masyarakat. Ini lantaran uang Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja baru bisa dicairkan pada saat usia 56 tahun.
    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menekankan bahwa logika pekerja harus diutamakan dalam aturan JHT. Sebab uang yang dicairkan itu adalah uang pekerja berdasarkan hasil pemotongan bulanan gaji pekerja.
    “Jadi bukan uang pemerintah,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (17/2).
    Sehingga, sambung politisi PKS itu, jika ada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada usia 40 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk bisa segera mengambil uangnya.
    Hal itu demi memastikan keberlanjutan hidup mereka saat itu.


    “Jadi sebagai jaminan agar hari tua mereka tak merana,” tutupnya.
    Sumber: RMOL | Published: 17/02/2022

  • PKS: Kebijakan Pemerintah Aneh, Prediksi Puncak Omicron tapi Buka Pintu Masuk Semua Negara

    www.laborblog.my.id - Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.

    ilustrasi
    – Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.
    Sikap pemerintah itu dikritisi oleh anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran varian baru Covid-19 Omicron.
    Pendapat Netty, kebijakan pengetatan yang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya lebih ketat.
    “Kebijakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan. Satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omicron tapi pada sisi lain justru pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara,” tegas Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).
    Netty meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para ilmuwan dan juga ahli dalam bidang virologi serta epidemiologi. Tujuannya, agar dapat menentukan kebijakan terbaik dalam menekan penyebaran Omicron di Indonesia.
    Dengan demikian, penanganan Omicron yang masuk ke Indonesia dapat tertangani dengan efektif.
    “Pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik,” demikian Netty.[rmol]
    Published: 21/01/2022