Category: PDIP Perjuangan

  • Geger! Tagar #SundaTanpaPDIP, Netizen: Pecat Kadernya, Tenggelamkan Partainya

    www.laborblog.my.id - Kasus Bahasa Sunda dalam rapat berbuntut panjang, pasalnya terkait pernyataan Arteria Dahlan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga terkena imbasnya dan ikut mendapat sorotan publik.

    Tangkapan Layar Twitter
    – Kasus Bahasa Sunda dalam rapat berbuntut panjang, pasalnya terkait pernyataan Arteria Dahlan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga terkena imbasnya dan ikut mendapat sorotan publik.
    Hal tersebut terlihat adanya tagar ‘Sunda Tanpa PDIP’ di media sosial Twitter yang kini menduduki puncak trending topic tak lama setelah Arteria Dahlan mengumumkan permohonan maaf.
    Meskipun Arteria Dahlan sudah meminta maaf atas ucapannya yang meminta Kejati menggunakan bahasa Sunda saat rapat untuk dipecat, publik masih menunjukkan reaksi kemarahan.
    Diketahui dari tagar ‘Sunda Tanpa PDIP’ telah Lebih dari 6.120 tweet yang dilakukan para Netizen.
    “Mulutmu mempengaruhi suara bantengmu di tanah Sunda #SundaTanpaPDIP #SundaTanpaPDIP Klo seluruh mantemans kewer yg keturunan Sunda ikut naikan tagar ini, pasti cepet TTI nya, kagok edun sekalian,” sebut warganet.
    “Pecat kadernya, tenggelamkan partainya,” ujar yang lain. Dilansir dari Galamedia. Kamis, 20 Januari 2022.
    Selain itu, diketahui bahwa Jawa Barat merupakan basis pemilih terbesar di Indonesia, sehingga meskipun Arteria Dahlan tidak masuk di Dapil Jawa Barat, suara PDIP sangat signifikan di provinsi yang dihuni oleh sebagian besar orang Sunda itu.
    “Kalo tdk diusik orang Sunda jarang berisik, kali ini ada yg mengusik. Tenggelamkan sarang partai yg mengusik,” ujar warganet.
    Sebelumnya, menyusul polemik yang atas ucapannya, Arteria Dahlan telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda dan mengaku siap menerima sanksi dari partai.
    “Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” tutur Arteria.
    Hal tersebut disampaikan Arteria usai memberikan klarifikasi kepada DPP PIDP dan diterima langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
    “Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai,” ucapnya.[terkini]
    Published: 21/01/2022

  • Arteria Minta Maaf ke Masyarakat Jabar dan Siap Disanksi PDIP

    www.laborblog.my.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

    Baliho menghujat anggota DPR RI Arteria Dahlan terpampang di Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (19/01/2022). Baliho ini berada diseberang Gedung DPRD Jabar dan Kompleks Gedung Sate. Imbas komentar Arteria tentang bahasa Sunda menimbulkan kemarahan beberapa pihak.
    – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Hal itu berkaitan dengan kontroversi terkait pernyataan anggota Komisi III DPR itu pada saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Senin (17/1/2021).
    Pernyataan Arteria yang mempersoalkan penggunaan bahasa Sunda membuat masyarakat Sunda meradang. Desakan pemberian sanksi dan pemecatan disuarakan Koalisi Masyarakat Sunda untuk Arteria. Baik disanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR maupun DPP PDIP.
    “Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria di DPP PDI Perjuangan pada Kamis (20/1/2022).
    Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikannya saat diterima Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Dalam permohonan maafnya, Arteria juga pasrah dengan mekanisme partai yang akan diterimanya.
    “Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai. Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” kata Arteria.
    Anggota Komisi III DPR ini berjanji akan lebih efektif dalam berkomuikasi. “Saya sendiri akan lebih fokus didalam memerjuangkan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
    Terutama beberapa isu yang dirasakan masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan/bandara/laut, mafia pangan dan BBM, dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya. “Saya akan lebih bekerja secara silent tetapi mencapai sasaran penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih atas semua kritik dan masukan yang diberikan kepada saya,” ujarnya sambil mengakhiri pernyataan permintaan maafnya.
    Sebelumnya, sejumlah budayawan, seniman, dan masyarakat Sunda yang tergabung pada Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda menuntut PDIP memecat Arteria Dahlan. Mereka juga mendesak MKD DPR memeriksa politikus PDIP tersebut.
    “Kita menuntut pertama DPP PDI menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR RI PAW lah. Saya tidak tahu mekanisme seperti apa yang penting kalau PDI-P memikirkan masa depannya memikirkan partainya terutama di Jawa Barat dan tatar Sunda dia harus mencopot Arteria Dahlan,” ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Cecep Burdansyah seusai rapat di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Rabu (19/1/2022).
    Koalisi Masyarakat Sunda bahkan mengancam akan mendatangi kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta dan DPR untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Pihaknya berencana berangkat ke Jakarta pada pekan depan.
    Cecep mengaku pihaknya kecewa dengan pernyataan Arteria karena mengesankan bahasa Sunda menakutkan dan buruk di masyarakat. Padahal mengacu kepada konstitusi bahasa daerah dilindungi dan justru harus dikembangkan. Pihaknya menilai pernyataan Arteria kontraproduktif dan menyakiti masyarakat Sunda.
    Lebih jauh pernyataannya sangat mengganggu keutuhan NKRI dan dapat memecah belah Indonesia. “Ini bukan persoalan bahasa Sunda saja tapi bahasa daerah lain harus dijaga dan dihormati harus pelihara. Kita orang Sunda menghargai teman-teman yang pakai bahasa Jawa, di Batak pakai bahasa Batak kita hargai dan hormati. Nah, Arteria Dahlan pernyataannya bisa menganggu keutuhan NKRI, bisa memecah belah Indonesia,” tegasnya.[republika]
    Published: 20/01/2022

  • Rocky Nilai Penambahan Wamendagri, Memastikan 287 Plt Kepala Daerah di Bawah Koordinasi PDIP?

    www.laborblog.my.id - Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri dalam negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Rocky Gerung | Net
    Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri dalam negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
    Pasalnya, menurut Rocky Gerung, menteri yang sepemikiran dengan presiden tentu tak memerlukan posisi wakil menteri.
    “Keduanya ini sangat politis, apalagi berhubungan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan politik di Indonesia,” jelas Rocky Gerung dalam diskusi “Jokowi Obral Jabatan Wakil Menteri vs Reformasi Birokrasi”, Jumat (7/1).
    Rocky Gerung menilai, bahwa langkah Presiden Jokowi menambah kursi wakil menteri adalah upaya untuk melancarkan agenda yang buruk. Pasalnya, memperbesar birokrasi sendiri adalah langkah yang buruk.
    “Di mana-mana birokrasi itu harus diperkecil, supaya lebih efisien. Motifnya dari awal itu, termasuk untuk persiapan Pemilu 2024,” ungkapnya.
    Menurut Rocky Gerung, pengangkatan wakil menteri dalam negeri oleh Presiden Jokowi ditujukan untuk memastikan menteri dalam negeri tak akan menyalahkan kekuasaan dalam dua tahun ke depan. Terutama, dalam pengangkatan 287 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023.
    “Ada Golkar dan PDIP juga yang berkepentingan di situ, agar wakil mendagri bisa berbagi jatah pengendalian politik bersama sang menteri,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai wakil menteri juga dipersiapkan untuk perombakan kabinet yang isunya terus bergulir. Oleh karena itu, Tito Karnavian dianggap sebagai menteri yang posisinya paling terancam saat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet.
    “Kalau ada wakil mendagri dari PDIP, dia pasti akan menggantikan Tito untuk memastikan 287 plt kepala daerah itu ada di bawah koordinasi PDIP,” pungkasnya.[Genpi]
    Published: 08/01/2022

  • Sebut Kader PDIP paling Banyak Korupsi tapi Elektabilitas Tinggi, Rocky Gerung: Ada Suap?

    www.laborblog.my.id - Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran melihat PDIP yang memiliki elektabilitas yang tinggi akan tetapi kerap menghasilkan kader yang kedapatan koruspi.

    Pengamat politik Rocky Gerung | Image Source: Net
    Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran melihat PDIP yang memiliki elektabilitas yang tinggi akan tetapi kerap menghasilkan kader yang kedapatan koruspi.
    Menurutnya, hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru dianggap tidak masuk akal. Apalagi, tercatat bahwa partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu unggul 25% jauh dari partai lain.
    “Survei terakhir dari SMRC bahwa PDIP tetap partai tertinggi elektabilitasnya, yang lain (parpol lain elektabilitasnya) itu 12 persen,” ujar Rocky Gerung.
    “Kan ajaib ini partai yang isinya para koruptor tetapi masih dipilih rakyat. Ini ada yang enggak benar sebetulnya,” sambung Rocky, mengutip rmolid.
    Hal itu disampaikan Rocky dalam diskusi virtual bertema ‘Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?’ pada Rabu, 29 Desember 2021.
    Potret elektabilitas PDIP ini dianggap contoh dari kesimpulan yang deadlock atas kebijakan pemerintah terhadap sejumlah variabel ekonomi, politik, dan kesejahteraaan yang absurd.
    Selanjutnya, Rocky menuturkan bahwa PDIP seharusnya tidak berada di posisi teratas merujuk rekam jejak kader yang kerap berurusan dengan KPK.
    Ia pun memberikan dua permisalan dalam fenomena tersebut, yakni adanya kasus suap dalam menaikkan elektabilitas atau bisa jadi masyarakat yang masih belum melek melihat situasi politik.
    “Masa seluruh peristiwa politik sepanjang tahun ini PDIP masih tinggi. Walaupun itu (hasil survei) betul, SMRC mesti jelasin mengapa partai yang menjadi pusat korupsi masih dipilih rakyat, apakah rakyat bodoh atau ada suap-menyuap angket?” kritiknya. [makassar.terkini.id]
    Published: 30/12/2021