Laborblog

Category: Partai Demokrat

  • Luhut Santai Terima Telpon saat Jokowi Pidato, Yan Harahap: Presiden yang Tertukar

    www.laborblog.my.id - Politisi Demokrat Yan Harahap mengomentari video yang memperlihatkan Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo sedang Pidato.

    Luhut Terima Telpon saat Jokowi Pidato | Net
    – Politisi Demokrat Yan Harahap mengomentari video yang memperlihatkan Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo sedang Pidato.


    Diketahui sebelumnya sebuah video menunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima telpon dari seseorang pada saat Jokowi berpidato.
    Video tersebut lantas menjadi perbincangan warganet. Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap pun memberikan komentar.
    Yan menganalogikan seperti Presiden yang tertukar . “Presiden yang tertukar,” ucapnya dilansir dari twitter pribadinya, Minggu (6/2/2022). Diketahui kejadian itu terjadi pada saat Presiden memberikan sambutan pada Peresmian Kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, pada 2 Februari 2022 lalu.
    Pada saat itu, Jokowi yang mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam andalannya terlihat memberikan pidato. Sedangkan di belakangnya berjejer sejumlah pihak yang turut mendampingi orang nomor satu di Indonesia tersebut.
    Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Bupati Toba Poltak Sitorus, dan Bupati dari Simalungun.
    Jokowi terlihat menyampaikan pidatonya seperti biasa, sedangkan para pejabat berdiri di belakangnya. Akan tetapi, sosok Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan karena aksinya saat berdiri di belakang Jokowi .
    Pada saat pejabat lain berdiri menyimak apa yang disampaikan presiden, dia justru terlihat santai menerima telepon. Luhut Binsar Pandjaitan terlihat menerima panggilan sejak awal Jokowi menyampaikan pidato.


    Tangan kirinya terlihat menempelkan ponsel ke telinga, sedangkan tangan kanannya di lipat di depan perut. Aksi itu pun menjadi sorotan, apalagi videonya diunggah ulang oleh netizen di media sosial Twitter.
    Sumber: fajar | Published: 06/02/22

  • Susi Air Diusir Paksa, Benny K Harman: Ibu Susi Saja Dibegitukan apalagi Rakyat Kecil

    www.laborblog.my.id - Dugaan pengusiran paksa maskapai penerbangan Susi Air dari hanggar Bandara Kolonel RA Bessing Malinau, Kalimantan Utara menjadi bukti kesewenang-wenangan rezim saat ini.

    Susi Air Diusir Paksa | Net
    – Dugaan pengusiran paksa maskapai penerbangan Susi Air dari hanggar Bandara Kolonel RA Bessing Malinau, Kalimantan Utara menjadi bukti kesewenang-wenangan rezim saat ini.


    Dikatakan politisi Demokrat, Benny Kabur Harman, apa yang dialami Susi Pudjiastuti sebagai pemilik Susi Air adalah wujud rapor merah penegakan hukum Indonesia.
    “Inilah contoh kesewenang-wenangan, contoh betapa hukum di negeri ini tidak berjalan. Hukum hanya berhenti menjadi macan kertas,” kritik Benny Harman merespons unggahan Susi Pudjiastuti soal pengusiran pesawat Susi Air, Rabu (2/2).
    Bukan hanya itu, apa yang terjadi di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau itu juga makin menggambarkan hukum di Indonesia tak ubahnya seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang akan menang.
    Di sisi lain, ia khawatir perlakuan yang dialami mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu akan terjadi pula kepada masyarakat.
    “Bukan hanya main hukum tapi juga main hakim sendiri. The law of the jungle. Ibu Susi saja diperlakukan begitu, apalagi rakyat kecil. #RakyatMonitor!” tutup Benny Harman.
    Dugaan pengusiran paksa dialami maskapai penerbangan PT ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air oleh Satpol PP. Kejadian tersebut dibagikan pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti melalui akun media sosial Twitternya, Rabu (2/2).


    “Seringkali ada kejutan dalam hari-hari kita. Kejutan hari ini, saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau setelah kita sewa selama 10 tahun untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara,” kata Susi.

    Seringkali ada kejutan dlm hari-hari kita .. Kejutan hari ini, sy dapat video dari anak saya ttg pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau setelah kita sewa selama 10 tahun ini untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara .. pic.twitter.com/yFq1wGs9uv

    — Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) February 2, 2022

    Sumber: RMOL | Published: 02/02/2022

  • Dukung Langkah Ubedilah Badrun Laporkan Putra Jokowi, Politikus Demokrat: Anda Itu Pahlawan

    www.laborblog.my.id - Politikus Partai Demokrat , Benny K Harman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi , Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman | Net
    Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


    Benny Harman menyarankan Ubedilah Badrun agar tidak takut hadapi tekanan dari pihak lain usai dia melaporkan Kaesang dan Gibran . Benny akui bangga dengan sikap Ubedilah.
    “Saya bangga dengan Ubedilah. Jangan pernah takut bung, jangan takut dituduh memfitnah dan jangan takut pula dituduh kadrun apalagi dicap anti pancasila,” kata Benny Harman, dikutip dari akun Twitter-nya, Jumat 14 Januari 2022.
    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini menilai Ubedilah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran.
    “Anda itu pahlawan, anda berani nyalakan lilin untuk selamatkan bangsa agar tidak salah masuk ke terowongan yang gelap. #RakyatMonitor” tulis Benny.
    Sekedar diketahui, buntut dari laporan Ubedilah Badrun terhadap Kaesang dan Gibran ke KPK, memicu reaksi dari relawan Jokowi Mania atau JokMan.
    JokMan secara resmi mempolisikan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dituduh membuat laporan yang tidak berbasis data.
    Laporan terhadap Ubedilah diterima oleh Bareskrim Polda Metro dengan nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 14 Januari 2022.
    Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JokMan), Immanuel Ebenezer menyayangkan Ubedilah yang merupakan seorang dosen, memberikan laporan yang tidak berbasis data.
    “Artinya selevel dosen aktivis kok bisa membuat laporan tidak berbasis data. Makanya kami menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik,” ujarnya


    Immanuel mengatakan akan mencabut laporan jika Ubedillah mau meminta maaf di hadapan publik.[fajar]
    Published: 15/01/2022

  • Orang dekat SBY: Pandangan Bahlil Sangat Menyesatkan!

    www.laborblog.my.id - Klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur adalah pernyataan yang sesat. Pasalnya, dalam konstitusi UUD 1945 sudah ditegaskan mengenai masa jabatan presiden dibatasi lima tahun.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia | Net
    Klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur adalah pernyataan yang sesat. Pasalnya, dalam konstitusi UUD 1945 sudah ditegaskan mengenai masa jabatan presiden dibatasi lima tahun.
    Begitu tegas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
    “Pandangan (Menteri Bahlil) ini sangat menyesatkan. Pandangan ini menandakan bahwa dia tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia,” tegas orang dekat Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
    Atas dasar itu, Syarief Hasan mengimbau kepada semua pihak termasuk Bahlil untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi.
    Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara sudah seharusnya memahami konstitusi agar tidak merusak demokrasi di tanah air.
    “Saya mengimbau, kita semua itu taat konstitusi, kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi,” tutupnya.[RMOL]
    Published: 11/01/2022