Category: Jokowi

  • Harga Listrik dan Gas Naik Diam-Diam, Rizal Ramli Sentil Jokowi: Kayak Copet Aja

    www.laborblog.my.id - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi)
    Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.
    “Kok doyannya naikin harga listrik dan gas diam-diam sih?” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Kamis, 30 Desember 2021.
    Rizal Ramli menilai bahwa rakyat seharusnya diberi tahu terlebih dahulu jika ada kenaikan listrik ataupun gas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Data ini mengatakan bahwa pemberitahuan itu penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
    “Sebelum Jokowi, rakyat selalu diberitahu jauh-jauh hari. Ini kok ndak ada akuntabilitas publik?” kata Rizal Ramli.
    “Kaya copet aja, kantong rakyat bolong tanpa pemberitahuan. Kepiye,” lanjutnya. Bersama pernyataannya, Rizal Ramli membagikan video terkait kenaikan harga gas.
    Dilansir dari Kontan, harga gas Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sejumlah ukuran naik sejak Sabtu, 25 Desember 2021. Khusus untuk gas elpiji 3 kilogram (kg), harganya masih tetap sama karena disubsidi pemerintah.
    Hal ini telah dikonfirmasi oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting.
    “Besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5 persen berkisar antara Rp1.600 – Rp2.600 per kilogram,” kata Irto pada Senin, 27 Desember 2021.
    Irto menuturkan bahwa perbedaan kenaikan harga ini dilakukan untuk mendukung penyeragaman harga gas elpiji ke depan, serta menciptakan fairness harga antar-daerah.
    Seperti diketahui, elpiji nonsubsidi terdiri dari dua jenis ukuran tabung, yaitu 5,5 kg dan 12 kg. Merujuk laman Pertamina Delevery Servide (PDS) pds135.com, berikut rincian harga gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg terbaru:
    Harga Bright Gas 5,5 kg (refill): Rp 76.000 per tabung
    Harga Bright Gas 5,5 kg (perdana): Rp 306.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung.[makassar.terkini.id]
    Published: 01/01/2022

  • Imbas Jokowi Utang Proyek Kereta Cepat, Ekonom Senior Sebut Baru Akan Terlunasi Selama 100 Tahun

    www.laborblog.my.id - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.

    Didik J Rachbini | Source Image: pojoksatu.id
    Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.


    Menurut Didik J Rachbini, gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.
    Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.
    Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.
    “Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur akan melakukan kritik,” ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).
    Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar.
    Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.
    “Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN, tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi,” jelas pria yang juga Rektor Paramadina ini.
    “Dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang,” tegasnya.
    Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun.
    Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).


    “Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini,” tandasnya.[pojoksatu.id]

  • Dukung PT 0%, Ketua KPK Disebut jadi Oposisi Jokowi, Rocky: Bak Petir di Siang Bolong

    www.laborblog.my.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi & Ketua KPK Firli Bahuri
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
    Sebagaimana diketahui, isu Firli Bahuri gabung oposisi muncul usai dia menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.


    Terlebih ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” kata Firli.
    Menurut Firli, dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
    Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
    “Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu,” ujarnya.
    Ketua KPK gabung oposisi Jokowi?
    Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai bahwa fenomena Ketua KPK gabung ke oposisi bagai petir di siang bolong lantaran tidak banyak yang mengira.
    “Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firli. Karena tidak mungkin orang menganggap Firli bisa mengucapkan hal tersebut,” kata Rocky Gerung, dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Sabtu, 11 Desember 2021.
    Menurut Rocky Gerung, kini Firli sudah kembali ke jalan yang benar, yakni dengan bergabung ke kelompok oposisi.
    “Jadi sekali lagi, terpaksa saya juga ikut bersepakat dan bahkan menyebar luaskan petir ini. Firli telah kembali ke jalan yang benar, yakni bergabung ke oposisi,” ujarnya.
    Lebih lanjut Rocky juga mengatakan, belakangan ini Firli Bahuri kerap disudutkan oleh sejumlah pihak terkait adanya perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.
    “Ini penting sekali lagi, jadi bertahun-tahun pak Firli dibully dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi itu sekarang justru dibuka oleh perubahan Undang-Undang KPK, bahwa Jokowi seakan memberi peluang kelemahan KPK,” ungkapnya.
    “Mungkin selama 2 tahun ini, Pak Firli terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik yang berasal dari kompetisi yang tidak terbuka karena dihegemoni oleh partai-partai besar,” sambungnya.


    Oleh sebabnya Firli dianggap telah mendengar seruan dari kelompok yang menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
    “Jadi betul, saya kira Firli membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam 2 minggu ini kita kampanye 0 persen,” tandas Rocky.[hops.id]

  • Sebut Jakarta Kampung, Politisi Gerindra: Mendagri Tito Kritik Anies Atau Jokowi?

    Seolah menyasar Anies tapi turut mengena ke Jokowi.
    Labor Blog Politik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

    Kepada Anies, Tito membandingkan perkembangan kota di China dengan Jakarta. Di mana di tahun 1998, Jakarta lebih modern ketimbang Beijing dan Shanghai. Sementara 10 tahun kemudian, terjadi kebalikannya.
    Bahkan dengan tegas Tito menyebut Jakarta sudah seperti kampung jika dibandingkan dengan Shanghai.
    Namun di mata, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule sindiran Tito tidak sepenuhnya menyasar Anies Baswedan. Dia bahkan mencium ada gaya berpidato Tito yang secara elegan mengkriti Presiden Joko Widodo.
    “Ini Kak Tito mau kritik Gubernur Anies Baswedan atau Presiden Joko Widodo?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (27/11).
    Iwan menyebut Tito sedang melakukan sebuah kritik yang memutar. Seolah menyasar Anies tapi turut mengena ke Jokowi.

    Iwan menyebut Tito sedang melakukan sebuah kritik yang memutar. Seolah menyasar Anies tapi turut mengena ke Jokowi.https://t.co/2Kn8NMGpbb

    — Iwan Sumule (@IwanSumule_86) 27 November 2019

    Kena ke Jokowi lantaran yang dibandingkan adalah Jakarta dengan Shanghai dan Beijing. Di mana kedua kota tersebut berada di bawah kendali negara dengan sistem pemerintahan komunis.

    Sistem ini menuntut semua warga patuh dan taat pada pemimpin. Sehingga jika negeri dipimpin seorang revolusioner, maka hasilnya juga akan berdampak baik pada semua lapisan negara.
    “Sistem pemerintahan China beda dengan Indonesia. China dianggap bisa beri kesejahteraan,” terangnya.[rm]
    Video Pilihan: Mendagri Sebut Jakarta Seperti Kampung, Ini Respon Anies
    26/11/2019