Laborblog

Category: Joko Widodo

  • MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu

    www.laborblog.my.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.

    MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu | Net
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.


    “Saya berharap, pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini,” Sudarnoto lewat keterangannya dikutip Senin 14 Februari 2022.
    Sudarnoto merasa sakit hati melihat tindakan brutal pemerintah India terhadap minoritas Muslim di India. Dia merasa bahwa sebagian besar tindakan brutal terhadap Muslim India melanggar hak asasi manusia.
    “Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah India,” katanya.
    Sudarnoto mengatakan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ekstremis Hindu ultra-nasionalis, hanya akan menampilkan kekejaman dan tindakan kekerasan yang disponsori negara terhadap minoritas Muslim di India. Menurutnya, pemerintah India tidak hanya melakukan tindakan diskriminasi, tetapi jelas bahwa pemerintah India membangun, mengembangkan dan memperkuat semangat Islamofobia.
    “Sikap dan tindakan ini sudah dipastikan merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Gandhi, (yaitu) misi penting universal declaration of human rights ,” ungkapnya.
    Sudarnoto mengungkapkan bahwa misi untuk menyediakan tempat, untuk menghormati dan melindungi hak warga negara telah rusak secara sistematis dalam keputusan politik India yang ekstrem. Pemerintah India, kata dia, harus belajar dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, sangat toleran untuk memberi ruang bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.


    Bahkan, lanjutnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia. “India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia,” tegasnya.

    Sumber: FIN | Published: 14/02/2022

  • Niatnya Mau Pamer Mandalika, Unggahan Jokowi Digeruduk Netizen: Itu ilustrasi Sirkuit Portimao Portugal

    www.laborblog.my.id - Presiden Joko Widodo memamerkan ilustrasi gambar Sirkuit Mandalika Lombok, NTB. Namun nampaknya sang presiden keliru mengunggah gambar.

    Twitter @jokowi
    Presiden Joko Widodo memamerkan ilustrasi gambar Sirkuit Mandalika Lombok, NTB. Namun nampaknya sang presiden keliru mengunggah gambar.
    Lewat akun Twitter resminya @jokowi, orang nomor satu RI tersebut mengunggah video pendek berupa ilustrasi sirkuit kebanggaan Indonesia.
    “Lombok bukan hanya Mandalika, lokasi sirkuit balap kelas dunia. Siapa pun yang berkunjung ke Lombok, NTB, akan terpesona oleh bentang alamnya, dari laut sampai gunung. Pantai Tangsi, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Sendang Gile, Bukit Merese, desa-desa adat, dan sebagainya,” tulis Jokowi di Twitter pada Minggu (16/1/2022).
    Netizen lantas mengingatkan Jokowi bahwa gambar ilustrasi tersebut bukanlah Mandalika seperti yang diklaimnya.
    Melainkan Sirkuit Portimau yang ada di Portugal.
    “Diss…! Team kreator gak salah ini…? Itu ilustrasi sirkuit Portimao Portugal kan?” cuit seorang netizen.
    “Woii sirkuit orang di aku2..bikin yg bener dibayar pake uang negara malah malu maluin kepala negara,” timpal netter lainnya.[fajar]
    Published: 16/01/2022

  • Dukung Langkah Ubedilah Badrun Laporkan Putra Jokowi, Politikus Demokrat: Anda Itu Pahlawan

    www.laborblog.my.id - Politikus Partai Demokrat , Benny K Harman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi , Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman | Net
    Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Ubedilah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


    Benny Harman menyarankan Ubedilah Badrun agar tidak takut hadapi tekanan dari pihak lain usai dia melaporkan Kaesang dan Gibran . Benny akui bangga dengan sikap Ubedilah.
    “Saya bangga dengan Ubedilah. Jangan pernah takut bung, jangan takut dituduh memfitnah dan jangan takut pula dituduh kadrun apalagi dicap anti pancasila,” kata Benny Harman, dikutip dari akun Twitter-nya, Jumat 14 Januari 2022.
    Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini menilai Ubedilah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran.
    “Anda itu pahlawan, anda berani nyalakan lilin untuk selamatkan bangsa agar tidak salah masuk ke terowongan yang gelap. #RakyatMonitor” tulis Benny.
    Sekedar diketahui, buntut dari laporan Ubedilah Badrun terhadap Kaesang dan Gibran ke KPK, memicu reaksi dari relawan Jokowi Mania atau JokMan.
    JokMan secara resmi mempolisikan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dituduh membuat laporan yang tidak berbasis data.
    Laporan terhadap Ubedilah diterima oleh Bareskrim Polda Metro dengan nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 14 Januari 2022.
    Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JokMan), Immanuel Ebenezer menyayangkan Ubedilah yang merupakan seorang dosen, memberikan laporan yang tidak berbasis data.
    “Artinya selevel dosen aktivis kok bisa membuat laporan tidak berbasis data. Makanya kami menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik,” ujarnya


    Immanuel mengatakan akan mencabut laporan jika Ubedillah mau meminta maaf di hadapan publik.[fajar]
    Published: 15/01/2022

  • Spesifikasi Motor Kawasaki W175 yang Dikendarai Jokowi Jajal Bypass Mandalika

    www.laborblog.my.id - Penampilan Kawasaki W175 berubah drastis menuai sorotan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah pada Kamis (13/1/2022).

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) | Net
    Penampilan Kawasaki W175 berubah drastis menuai sorotan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah pada Kamis (13/1/2022).
    Kegiatan ini dilakukan sekaligus simulasi kedatangan penonton MotoGP Mandalika 2022 dengan mengendarai sepeda motor ke Sirkuit Mandalika. Jokowi tampak menunggangi sepeda motor Kawasaki W175 custom dari Bandara Zainuddin Abdul Madjid hingga ke Sirkuit Mandalika melalui jalur bypass. Motor tersebut telah dimodifikasi dan pernah dipakai oleh Presiden Jokowi saat menjajal Sirkuit Mandalika di bulan November 2021.
    Sepeda motor itu juga pernah digunakan di jalan perbatasan trans-Kalimantan yang terletak di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis, 19 Desember 2019. Motor Kawasaki W17 ini mempunyai roda lebih besar dari standar yang menegaskan motor tersebut berjenis bobber style.
    Melansir laman resmi kawasaki, kawasaki W175 memiliki lima transmisi. Motor bergaya klasik ini memiliki tenaga maksimum 7500 rpm dan torsi maksimum 6000 rpm. Mesin kawasaki bervolume 177cc dengan sistem bahan bakar menggunakan karburator. Biasanya, motor ini memiliki berat 126kg dan kapasitas bensin 14 liter.
    Kawasaki W17 dilengkapi suspensi telescopic fork berukuran 30 mm di bagian depan, dan suspensi tipe swing arm pada bagian belakang. Di bagian kaki-kaki telah menggunakan pelek berukuran 17 inci, dibalut ban berukuran 80/100-17M/C di bagian depan, dan bagian belakang menggunakan 100/90-17M/C. Motor ini dibanderol mulai Rp32 jutaan.[okezone.com]

  • Ubedilah Badrun dapat Ancaman Usai Laporkan Gibran dan Kaesang, Rocky Gerung Bereaksi

    www.laborblog.my.id - Pengamat politik Rocky Gerung langsung beraksi atas ancaman yang diteriam Ubedilah Badrun usai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

    Rocky Gerung | Net
    Pengamat politik Rocky Gerung langsung beraksi atas ancaman yang diteriam Ubedilah Badrun usai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.


    Menurut dia, ancaman terhadap dosen UNJ itu adalah hal yang buruk.
    “Saya dapat banyak WA yang bernada mengancam saudara Ubed. Dia sebagai aktivis peka, perlu pendamping hukum,” kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya, Kamis (13/1).
    Menurutnya, hingga saat ini publik masih menunggu respons dari Istana dan KPK terkait laporan tersebut.
    Rocky Gerung mengatakan reaksi Istana dan KPK terkait pelaporan Gibran dan Kaesang nantinya akan memperlihatkan ada atau tidaknya upaya mempolitasi kasus.
    “Kita coba lihat dalam 2-3 hari ini, apakah Istana memang terganggu dengan isu ini, bagaimana reaksi pertama dari KPK, itu yang akan membuat kita mengerti apakah dipolitisir apa nggak,” ucapnya.
    Namun, Rocky Gerung menilai pernyataan Moeldoko sudah menunjukkan adanya politisasi dalam kasus Gibran dan Kaesang ini.
    “Jelas yang pertama kali mempolitisir adalah Pak Moeldoko, karena dia langsung bereaksi sebagai orang Istana yang menganggap (gak) wajar itu dilaporkan,” katanya.
    Seperti Diketahui, Ubedilah melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep terkait dugaan kasus pencucian uang atau TPPU.


    Ubedilah Badrun mengatakan bahwa Gibran dan Kaesang ikut terseret dalam TPPU serta KKN dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan.[Genpi]
    Published: 13/01/2022

  • Dukung Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden, Gertak: Semua Harus Diusut Tuntas

    www.laborblog.my.id - Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.

    Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden | Net
    Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.
    Salah satunya dari Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Galih Dwi Syahputra. Galih berharap penegakan hukum tidak boleh tebang pilih kepada siapapun warga negara.
    “Rakyat, pejabat, anak presiden sekalipun harus diproses secara hukum dan diusut tuntas,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).
    Untuk itu, dia ingin agar laporan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, diusut secara tuntas.
    Ubedilah Badrun baru saja membuat laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
    Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengurai bahwa dugaan tersebut berawal dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.
    “Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” terang Ubedilah.
    Menurutnya, dugaan korupsi itu jelas Gibran, Kaesang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.
    “Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.[RMOL]
    Published: 10/01/2022

  • Wamen ditambah Ilmuwan Dipecat, Rizal Ramli: Benar-benar Rezim Kumaha Aing

    www.laborblog.my.id - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.

    Rizal Ramli | Net
    Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.
    Sebab, saat ini penyakit itu ada pada banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Artinya, obat yang diberikan seharusnya adalah mengganti menteri tersebut, bukan malah memberikan sang menteri wakil.
    “Banyak menteri ndak becus kerja, eh malah wamen-wamen penghias doang malah ditambah,” kata RR kepada wartawan, Sabtu (8/1).
    Tidak hanya itu, sosok yang kaya solusi dan inovasi tersebut juga menyesalkan banyaknya pendengung alias buzzer yang dipelihara pemerintah untuk mencari pembenaran. Apalagi para buzzer tersebut kini cenderung suka-suka sendiri karena merasa selalu di jalur benar.
    Anehnya lagi, ratusan saintis dan peneliti dipecat saat lembaga Eijkman dilebur dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Padahal negeri ini sedang butuh banyak peneliti untuk bisa lepas dari pandemi.
    “BuzzeRp dipelihara, ilmuwan malah dipecat. Benar-benar “kumaha aing”,” pungkasnya.[rmol.id]
    Pubished: 08/01/2022

  • Harga Listrik dan Gas Naik Diam-Diam, Rizal Ramli Sentil Jokowi: Kayak Copet Aja

    www.laborblog.my.id - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi)
    Ekonom senior, Rizal Ramli menilai bahwa Pemerintah saat ini, yakni Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gemar menaikkan harga listrik dan gas diam-diam. Ia menilai bahwa sikap Pemerintahan ini seperti pencopet yang diam-diam mengosongkan kantong orang lain.
    “Kok doyannya naikin harga listrik dan gas diam-diam sih?” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Kamis, 30 Desember 2021.
    Rizal Ramli menilai bahwa rakyat seharusnya diberi tahu terlebih dahulu jika ada kenaikan listrik ataupun gas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Data ini mengatakan bahwa pemberitahuan itu penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
    “Sebelum Jokowi, rakyat selalu diberitahu jauh-jauh hari. Ini kok ndak ada akuntabilitas publik?” kata Rizal Ramli.
    “Kaya copet aja, kantong rakyat bolong tanpa pemberitahuan. Kepiye,” lanjutnya. Bersama pernyataannya, Rizal Ramli membagikan video terkait kenaikan harga gas.
    Dilansir dari Kontan, harga gas Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sejumlah ukuran naik sejak Sabtu, 25 Desember 2021. Khusus untuk gas elpiji 3 kilogram (kg), harganya masih tetap sama karena disubsidi pemerintah.
    Hal ini telah dikonfirmasi oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting.
    “Besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5 persen berkisar antara Rp1.600 – Rp2.600 per kilogram,” kata Irto pada Senin, 27 Desember 2021.
    Irto menuturkan bahwa perbedaan kenaikan harga ini dilakukan untuk mendukung penyeragaman harga gas elpiji ke depan, serta menciptakan fairness harga antar-daerah.
    Seperti diketahui, elpiji nonsubsidi terdiri dari dua jenis ukuran tabung, yaitu 5,5 kg dan 12 kg. Merujuk laman Pertamina Delevery Servide (PDS) pds135.com, berikut rincian harga gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg terbaru:
    Harga Bright Gas 5,5 kg (refill): Rp 76.000 per tabung
    Harga Bright Gas 5,5 kg (perdana): Rp 306.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga Bright Gas 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
    Harga gas Elpiji 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung.[makassar.terkini.id]
    Published: 01/01/2022

  • Imbas Jokowi Utang Proyek Kereta Cepat, Ekonom Senior Sebut Baru Akan Terlunasi Selama 100 Tahun

    www.laborblog.my.id - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.

    Didik J Rachbini | Source Image: pojoksatu.id
    Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.


    Menurut Didik J Rachbini, gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.
    Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.
    Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.
    “Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur akan melakukan kritik,” ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).
    Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar.
    Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.
    “Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN, tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi,” jelas pria yang juga Rektor Paramadina ini.
    “Dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang,” tegasnya.
    Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun.
    Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).


    “Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini,” tandasnya.[pojoksatu.id]

  • Dukung PT 0%, Ketua KPK Disebut jadi Oposisi Jokowi, Rocky: Bak Petir di Siang Bolong

    www.laborblog.my.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi & Ketua KPK Firli Bahuri
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
    Sebagaimana diketahui, isu Firli Bahuri gabung oposisi muncul usai dia menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.


    Terlebih ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” kata Firli.
    Menurut Firli, dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
    Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
    “Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu,” ujarnya.
    Ketua KPK gabung oposisi Jokowi?
    Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai bahwa fenomena Ketua KPK gabung ke oposisi bagai petir di siang bolong lantaran tidak banyak yang mengira.
    “Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firli. Karena tidak mungkin orang menganggap Firli bisa mengucapkan hal tersebut,” kata Rocky Gerung, dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Sabtu, 11 Desember 2021.
    Menurut Rocky Gerung, kini Firli sudah kembali ke jalan yang benar, yakni dengan bergabung ke kelompok oposisi.
    “Jadi sekali lagi, terpaksa saya juga ikut bersepakat dan bahkan menyebar luaskan petir ini. Firli telah kembali ke jalan yang benar, yakni bergabung ke oposisi,” ujarnya.
    Lebih lanjut Rocky juga mengatakan, belakangan ini Firli Bahuri kerap disudutkan oleh sejumlah pihak terkait adanya perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.
    “Ini penting sekali lagi, jadi bertahun-tahun pak Firli dibully dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi itu sekarang justru dibuka oleh perubahan Undang-Undang KPK, bahwa Jokowi seakan memberi peluang kelemahan KPK,” ungkapnya.
    “Mungkin selama 2 tahun ini, Pak Firli terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik yang berasal dari kompetisi yang tidak terbuka karena dihegemoni oleh partai-partai besar,” sambungnya.


    Oleh sebabnya Firli dianggap telah mendengar seruan dari kelompok yang menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
    “Jadi betul, saya kira Firli membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam 2 minggu ini kita kampanye 0 persen,” tandas Rocky.[hops.id]