Laborblog

Category: Dedi Kurnia Syah Putra

  • Soal Menteri Minta Setoran Rp 40 M, Pengamat: Kalau Mahfud MD Diam, Layak Dipertimbangkan untuk Diganti!

    www.laborblog.my.id - Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut ada menteri meminta anak buahnya untuk “mencarikan” uang setoran puluhan miliar dan masuk ke kantong Menteri, harus dibuktikan. Jika Mahfud diam, maka ia harus mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden.

    Menko Polhukam Mahfud MD | Net
    Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut ada menteri meminta anak buahnya untuk “mencarikan” uang setoran puluhan miliar dan masuk ke kantong Menteri, harus dibuktikan. Jika Mahfud diam, maka ia harus mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden.


    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).
    “Jika benar apa yang ia sampaikan, Presiden layak mempertimbangkan mengganti Mahfud MD dengan tokoh lain yang berani bertindak saat mengetahui ada tindakan kriminal di kementerian, tetapi bersikap diam,” kata Dedi Kurnia.
    Menurut Dedi, sulit menilai pernyataan Mahfud MD soal adanya informasi korupsi di kementerian itu, entah pada periode ini atau yang telah lalu. Sebab, ia hanya menyampaikan ke publik tanpa ada tindakan apapun, padahal ia berada di posisi strategis.
    “Tetapi jika informasi yang ia utarakan itu tidak benar, Presiden tetap layak mempertimbangkan me-reshuffle Mahfud, karena sudah menciptakan kegaduhan, cenderung fitnah pada kementerian. Karena statemen itu memicu kepercayaan publik jika pemerintah dijalankan oleh tokoh-tokoh koruptif,” tegasnya.
    Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Mahfud MD bukan kali pertama bicara selayaknya komentator politik terkait kondisi pemerintahan, terutama soal Pungli dilingkaran elit pemerintah.
    Sementara, ia sendiri seorang Menkopolhukam yang punya sejumlah tanggung jawab, di antaranya melakukan pembersihan dari tindakan itu.
    “Semakin menguatkan jika Mahfud bukan teknokrat, ia hanya pengamat yang secara kebetulan dilantik sebagai menteri koordinator. Seharusnya, Presiden Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menkopolhukam,” pungkasnya.
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya menyebut ada menteri yang meminta anak buahnya untuk “mencarikan” uang setoran. Tapi, uang itu, masuk ke kantong pribadi sang menteri.
    Diungkap Mahfud, ada seorang direktur jenderal (dirjen) dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal tersebut. Kepada Mahfud, dirjen itu mengaku dirinya diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya.
    Namun, Mahfud tidak mengungkap siapa sosok dirjen dan pimpinan itu. Namun, ia memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya.
    “Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya, ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari satu kementerian,” kata Mahfud dikutip dari YouTube Kompas TV.
    “Dia datang ke saya sebelum mundur, saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu. Mundur dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhentikan,” sambungnya.


    Mahfud menambahkan, kejadian itu banyak ia jumpai. Namun, dia tak mengungkap sosok yang ia maksud.
    “Kan banyak yang sekarang untuk masuk…,” tandas Mahfud.[RMOL]
    Published: 13/01/2022

  • Ahok sudah Kelewatan, Erick Thohir Harus Ambil Tindakan

    www.laborblog.my.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dedi menyebut Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.

    Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok | Net
    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dedi menyebut Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.
    “Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalo tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (29/12).
    Dedi menyebut Erick harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dan meningkatkan produktivitas Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
    “Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu saya kira, perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP,” ujarnya.
    Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas, seperti mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Menurutnya, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.
    “Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina,” katanya.
    “Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat,” ujarnya.[JPNN]
    Published: 31/12/2021