Laborblog

Category: Covid 19

  • Heboh Beli Minyak Goreng Harus Bawa KK dan Bukti Vaksin, Netizen: Gak Sekalian Slip Gaji

    www.laborblog.my.id - Di tengah kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat sensitif, segala aksi yang justru dinilai memberatkan, bahkan terdengar kocak, akan menciptakan kehebohan tersendiri.

    Postingan yang membuat netizen heboh. Foto/@lambeturah
    – Di tengah kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat sensitif, segala aksi yang justru dinilai memberatkan, bahkan terdengar kocak, akan menciptakan kehebohan tersendiri. Salah satunya foto yang diposting di medsos terkait pembelian minyak goreng harus menunjukkan dokumen-dokumen kependudukan atau yang lainnya.


    Postingan tersebut diunggah di akun @lambe_turah pada Senin (21/2/2022). Pada foto tersebut bertuliskan “PERHATIAN! Setiap Pembelian Minyak Kelapa Harga Subsidi, Wajib Sertakan Fotocopy Kartu Keluarga, dan Bukti Vaksin”.
    Kontan saja, postingan itu diserbu netizen dengan berbagai komentar yang unik, marah, hingga bikin ngakak. Maklum, postingan yang memuat kebijakan ritel modern itu dianggap mengada-ada, bahkan memberatkan.
    “Knp gak sekalian fotokopi ktp, slip 3 bln terakhir sama materai 10rb..biar makin puas,” tulis akun @cimotos.
    Komentar lainnya adalah “Apa nggak sekalian sama surat keterangan tidak mampu dari kelurahan?,” tulis akun @shervarosa.
    “Mengribet, aturannya makin kesini makin nyeleneh,” tulis komentar @khsnlaviva.
    Ada juga yang berkomentar beli binyak goreng sudah seperti melamar pekerjaan.
    “Nyari minyak udah kaya nyari lowongan kerja,” tulis @jajang_ng.
    “Harusnya sama surat pengantar RT, RW, terus kelurahan sama surat domisili dari kecamatan kabupaten terus disertakan SKCK sama materai 6000/10000,” kata seorang netizen.
    “Apa hubungane vaksin karo minyak goreng,” ujar timpal yang lainnya. Seperti diketahui, pada postingan tadi tak hanya tercantum syarat pembelian saja.
    Namun ada informasi tambahan terkait harga minyak yang dijual sesuai dengan program pemerintah, yakni ukuran 1 liter seharga Rp14.000, ukuran 2 liter Rp28.000, dan ukuran 5 liter seharga Rp70.000.
    Namun, pada informasi tersebut, pihak ritel tetap membatasi pembelian. Seperti untuk kemasan 1 liter, maksimal hanya boleh membeli dua pcs/merek/struk.


    Sedangkan, untuk ukuran 2 liter dan 5 liter maksimal hanya boleh membeli 1 pcs/mereka/struk, dan ukuran dua liter dihargai dengan Rp28 ribu dan Rp70 ribu untuk ukuran 5 liter. Untuk lokasi persis ritel tersebut belum diketahui dengan pasti.
    Sumber: Sindo | Published: 22/02/2022

  • Dinilai Arogan Sosialisasi Vaksin, Spanduk Bertuliskan Copot Kapolres Kampar Bertebaran

    www.laborblog.my.id - Pihak pengurus Muhammadiyah, Kampar, Riau dan tokoh masyarakat menyayangkan sikap Kapolres Kampar AKBP Rido Purba saat sosialiasi vaksin. Pasalnya, sikap Kapolres tersebut dinilai arogan.

    Tampak Spanduk Bertuliskan Copot Kapolres Kampar Bertebaran | Net
    – Pihak pengurus Muhammadiyah, Kampar, Riau dan tokoh masyarakat menyayangkan sikap Kapolres Kampar AKBP Rido Purba saat sosialiasi vaksin. Pasalnya, sikap Kapolres tersebut dinilai arogan.


    Wargapun menyebar spanduk berisikan agar pimpinan Polri mencopot AKBP Rido Purba dari jabatannya.
    “Pengurus memasang spanduk itu di beberapa tempat,” kata Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Kabupaten Kampar Almi Zahris, Selasa (15/2/2022).
    Dikatakan, sikap yang dinilai arogan dan berkata kasar kepada masyarakat itu terkait sosialiasi vaksin di tiga kecamatan di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu.
    Dia menjelaskan, kejadian itu pada 8 Febuari 2022 sekitar pukul 9.00 WIB. Saat itu sedang dilaksanakan sosialisasi sekaligus vaksin di Kantor Camat Kampar.
    “Acara itu dihadiri oleh pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas SD-SMP dan aparatur desa di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar, Rumbio Jaya dan Kampar Utara,” jelasnya.
    Pada acara tersebut juga hadir Kapolres Kampar AKBP Rido Purba. Pucuk pimpinan polisi di Kampar ini datang ke tempat acara sekitar jam 10.30 WIB. Saat datang, AKBP Rido meminta kepala sekolah dan aparatur desa untuk masuk ruangan.


    Disaat itulah Kapolres menyampaikan dengan bahasa yang kurang santun terkait vaksin. “Siapa yang menantang, akan saya tangkap, ada yang melawan, anda tidak patut dicontoh dan sebagainya. Begitu kurang lebih lebih kalimat kapolres,” ucapnya.

  • Kunker Jokowi di Toba Picu Kerumunan, Pengamat: Rakyat Itu Butuh Contoh yang Baik

    www.laborblog.my.id - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Danau Toba, Sumatera Utara, sempat menimbulkan kerumunan yang cukup parah. Dikhawatirkan, kerumunan yang terjadi saat pembagian kaso oleh presiden itu menjadi menyumbang penyebaran virus Omicron.

    Kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Toba, Sumatera Utara | Net
    – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Danau Toba, Sumatera Utara, sempat menimbulkan kerumunan yang cukup parah. Dikhawatirkan, kerumunan yang terjadi saat pembagian kaos oleh presiden itu menjadi menyumbang penyebaran virus Omicron.


    Insiden kerumunan saat Jokowi kunker ke Toba itu pun banyak dikritisi masyarakat
    Salah satunya pengamat politik Ujang Komarudin yang menilai peristiwa kerumunan kedatangan Jokowi ini terus berulang. Ironisnya, meski bukan kali pertama terjadi, tapi tidak mampu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
    “Mestinya Jokowi memerintahkan pihat satgas atau pemprov, pemkab, untuk mengantisipasi kerumunan. Mestinya kerumunam itu tak terjadi di saat kunjungan presiden dimanapun, termasuk di Toba,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/2).
    Ujang menambahkan, selama ini Presiden Jokowi telah menekan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Namun nyatanya, saat ini Jokowi malah mengundang kerumunan masyarakat.
    “Selama ini presiden mengimbau rakyatnya, rakyat Indonesia, untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah jika kunjungan presiden sendiri mengundang kerumunan, maka nanti rakyat tak akan patuh pada imbauan presiden,” tuturnya.


    “Karena rakyat itu perlu contoh yang baik dari elite-elitenya,” tutup Ujang.
    Sumber: RMOL | Published: 04/02/2022

  • Prancis Susul Denmark, Ucapkan Selamat Tinggal pada Aturan Wajib Masker

    www.laborblog.my.id - Pemerintah Prancis akan mulai melonggarkan aturan pembatasan COVID-19 bagi warganya, salah satunya mencabut aturan wajib menggunakan masker di luar ruangan.

    ilustrasi | Net
    – Pemerintah Prancis akan mulai melonggarkan aturan pembatasan COVID-19 bagi warganya, salah satunya mencabut aturan wajib menggunakan masker di luar ruangan.
    Dikutip dari laman France24, Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan aturan tersebut mulai berlaku pada 2 Februari sebagai langkah mempersiapkan negaranya hidup berdampingan dengan COVID-19. Selain mencabut aturan wajib masker, Prancis juga tak lagi menerapkan pembatasan pengunjung aula konser, pertandingan, dan acara lainnya.
    Di samping itu Prancis mewajibkan penduduk memiliki kartu vaksin agar bisa mengakses seluruh layanan publik, mulai dari bar, restoran, dan transportasi jarak jauh.
    Castex meyakinkan Prancis bahwa warga dapat beraktivitas dengan mudah di luar ruangan tanpa masker mulai 2 Februari karena dampak pandemi relatif tidak terlalu serius, mencatat bahwa telah terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah pasien di unit perawatan intensif meskipun ada tekanan pada rumah sakit.
    Sementara itu Menteri Kesehatan Olivier Veran mengatakan kebijakan ini tetap akan dimonitor, tergantung pada seberapa besar tekanan yang dialami rumah sakit.
    “Kami sedikit lebih percaya diri dengan mengatakan bahwa kami dapat mengendurkan beberapa kendala ini dan membiarkan orang kembali hidup senormal mungkin,” kata Veran.
    Sumber: detik | Published: 02/02/2022

  • PKS: Kebijakan Pemerintah Aneh, Prediksi Puncak Omicron tapi Buka Pintu Masuk Semua Negara

    www.laborblog.my.id - Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.

    ilustrasi
    – Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.
    Sikap pemerintah itu dikritisi oleh anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran varian baru Covid-19 Omicron.
    Pendapat Netty, kebijakan pengetatan yang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya lebih ketat.
    “Kebijakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan. Satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omicron tapi pada sisi lain justru pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara,” tegas Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).
    Netty meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para ilmuwan dan juga ahli dalam bidang virologi serta epidemiologi. Tujuannya, agar dapat menentukan kebijakan terbaik dalam menekan penyebaran Omicron di Indonesia.
    Dengan demikian, penanganan Omicron yang masuk ke Indonesia dapat tertangani dengan efektif.
    “Pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik,” demikian Netty.[rmol]
    Published: 21/01/2022