Laborblog

Category: Berita

  • Edy Mulyadi Ditahan, Publik Beri ‘Tamparan’ Keras ke Politisi PDIP Hingga Tagar #ArteriaKebalHukum Menggema!

    www.laborblog.my.id - Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian imbas pernyataan 'Jin Buang Anak'.

    Edy Mulyadi dan Arteria Dahlan | Net
    – Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian imbas pernyataan ‘Jin Buang Anak’.


    Setelah ditetapkan tersangka, Edy langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri.
    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan gelar perkara terlebih dahulu hingga menaikan status Edy Mulyadi dari saksi menjadi tersangka.
    “Setelah diperiksa sebagai tersangka dan langsung dari pukul 16.30 sampai dengan 18.30 WIB untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dilansir Antara.
    Adapun dasar penerapan sebagai tersangka yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
    Selain itu, Edy juga dikenai pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, jo Pasal 156 KUHP.
    Bersamaan dengan hal tersebut, publik dibuat geram pasalnya Politisi PDIP, Arteria Dahlan hingga saat ini tak kunjung diproses hukum.
    Seperti diketahui, Arteria Dahlan beberapa waktu lalu membuat masyarakat Sunda dan Jawa Barat meradang karena meminta Kajati yang bicara bahasa Sunda saat rapat dipecat.
    Hal ini lantas menuai kemarahan publik hingga tagar #ArteriaKebalHukum menggema di Twitter hari ini Selasa, 1 Februari 2022.
    Berdasarkan pantauan Galamedia hingga berita ini ditayangkan sebanyak 4.311 cuitan menggemakan tagar tersebut.
    “Masih Aja Hukum Tebang Pilih Dimana jika ada di kubu Mereka kebal Hukum termasuk BuzzeRp
    Tapi yg bersebrangan dengan Meraka di proses hingga di Penjara,” komentar @Bob_eT3k3WeR
    “Edy Mulyadi sebut Kalimantan tempat jin buang anak langsung ditahan kok Artheria dahlan menghina sunda bebas2 aja?,” komentar @cybsquad_


    “Dimata Tuhan kita sama, tetapi dimata hukum kita tidak sama,” komentar @Mohamma43717442.
    Sumber: Galamedia, Published: 01/02/2022

  • Edy Mulyadi: Saya Dibidik karena Terkenal Kritis

    www.laborblog.my.id - Edy Mulyadi mengklaim dirinya sudah lama menjadi bidikan rezim yang berkuasa saat ini. Itu bukan hanya lantaran pernyataan terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru yang tengah ramai.

    Edy Mulyadi | Net
    – Edy Mulyadi mengklaim dirinya sudah lama menjadi bidikan rezim yang berkuasa saat ini. Itu bukan hanya lantaran pernyataan terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru yang tengah ramai.


    Tapi juga karena dirinya selama ini lantang mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang.
    “Saya dibidik bukan karena ucapan bukan karena ‘tempat jin buang anak’. Saya dibidik bukan karena ‘Macan yang Mengeong’,” katanya di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022).
    “Saya dibidik karena saya terkenal kritis,” yakin Edy Mulyadi.
    Salah satu kebijakan pemerintah yang kerap ia kritisi di antaranya RUU Omnibuslaw.
    “Saya mengkritisi RUU Minerba dan mengkritisi Revisi UU KPK,” ujarnya.
    Atas hal itulah, klaim Edy, ia menjadi target penangkapan selanjutnya oleh rezim ini karena dinilai mengganggu kepentingan penguasa.
    “Jadi, saya bahan inceran. Karena podcast saya sebagai orang FNN dianggap mengganggu kepentingan para oligarki,” kata dia.
    Sebelumnya, Mabes Polri kembali mengirimkan surat pemanggilan kedua setelah pemanggilan pertama Edy Mulyadi mangkir pada pada Jumat (28/1/2022).
    Surat pemanggilan kedua itu langsung diterima oleh istri Edy Mulyani di kediamannya.
    “Surat panggilan (kedua Senin 31)) langsung diantar ke rumah yang bersangkutan. Yang menerima istrik beliau (Edy Mulyadi),” kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Sabtu (29/1/2022).
    Surat pemanggilan kedua ini, kata Ramadhan, disertai dengan surat perintah membawa (jemput paksa).
    “(Surat pemanggilan kedua) Disertai dan ditunjukkan surat perintah membawa,” ungkapnya.
    Itu jika dalam pemeriksaan kedua hari ini, Sekjen GNPF Ulama itu kembali mangkir.
    Karena itu, tidak ada alasan dan penyidik akan langsung menjemput paksa Edy.


    “Jadi, nanti hari Senin tanggal 31 Januari kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan jemput dan kita bawa ke Mabes Polri,” tegas Ramdhan.[Fajar]
    Published: 31/01/2022

  • Harga Minyak Goreng di Malaysia Rp 8.500 per Liter, DPR Sebut Mendag Gagal Total

    www.laborblog.my.id - Pada saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk membahas stabilisasi harga minyak goreng dan komoditas lainnya, Senin (31/1/2022), Anggota DPR RI Mufti Anam dari Fraksi PDIP merasa heran dengan murahnya harga minyak goreng di negeri jiran Malaysia.

    ilustrasi Minyak Goreng | Net
    – Pada saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk membahas stabilisasi harga minyak goreng dan komoditas lainnya, Senin (31/1/2022), Anggota DPR RI Mufti Anam dari Fraksi PDIP merasa heran dengan murahnya harga minyak goreng di negeri jiran Malaysia.
    Hal ini pun menjadi pertanyaan dirinya kepada Mendag Lutfi saat rapat kerja tersebut. “Kalau kita lihat di media-media, ini di Malaysia harga minyak goreng cuma Rp 8.500 per liter. Betul nggak sih pak itu? Kok bisa begitu,” tanya Mufti Anam.
    Asal tahu saja saat ini harga eceran tertinggi minyak goreng untuk kelas curah paling murah dibandrol Rp14.000 per liter, sebelumnya harga minyak goreng pernah menyentuh diatas Rp20.000 per liter.
    Namun mulai besok awal Februari 2022 harga eceran tertinggi harga minyak goreng untuk curah kembali mendapat tambahan subsidi dari pemerintah sehingga harganya turun ke posisi Rp11.500 per liter.
    Kondisi ini membuat, Mufti Anam merasa kecewa dengan kinerja Mendag Lutfi dalam menstabilkan harga minyak goreng.
    “Setelah melihat apa yang dilakukan pak Menteri sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total,” ujarnya.
    Dia menceritakan bagaimana ketika dirinya mendapatkan keluhan masyarakat melalui pesan Whatsapp yang kerap diabaikan oleh Mendag terkait persiapan harga minyak goreng di pasar.
    “Kami beberapa hari kemarin turun, karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah Rp14.000 itu betul-betul ada di lapangan, kenyataannya, jangan kan kemarin, per tadi pagi di pasar besar atau di pusat grosir harga minyak goreng Rp18.000 di dapil kami,” keluhnya.[suara]
    Published: 31/01/2022

  • Respons MUI Terkait Wasiat Dorce Gamalama Soal Kematian

    www.laborblog.my.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menegaskan bahwa transgender yang meninggal dunia harus diurus berdasarkan jenis kelamin awal saat dilahirkan.

    ilustrasi
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menegaskan bahwa transgender yang meninggal dunia harus diurus berdasarkan jenis kelamin awal saat dilahirkan.
    Semisal, laki-laki yang pindah menjadi seorang perempuan jenazahnya diurus secara laki-laki. Begitu pula sebaliknya.
    “Jenazah transgender itu diurus sebagaimana jenis kelamin awal dan asalnya ya,” cuit Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis dikutip Senin (31/1). CNNIndonesia.com sudah diizinkan untuk mengutip cuitannya tersebut.
    Cholil menegaskan bahwa mengubah kelamin tak diakui dalam ajaran Islam. Sehingga hukumnya tetap seperti jenis kelamin pertama.
    “Laki-laki yang pindah perempuan disebut mukhannats dan perempuan yang mengubah ke laki-laki itu mutarajjil,” kata dia.
    Dihubungi langsung, Cholil menyebut kicaunya itu mengomentari keinginan terakhir pesohor Dorce Gamalama yang berkeinginan bisa dimandikan sebagai perempuan jika meninggal dunia.
    Baginya, wasiat yang melanggar syariat Islam tak bisa diperkenankan untuk dijalankan. Ia mengatakan pengurusan jenazah transgender harus berpegang pada kaidah pengurusan jenazah secara jenis kelamin awal.
    “Ya [harus diurus pada jenis kelamin awal]. Wasiat yang menyalahi syariat Islam itu bagi muslim tidak boleh dilaksanakan,” kata Cholil.
    Dorce sempat mengungkapkan keinginan terakhirnya jika suatu saat ‘berpulang’ di kan YouTube milik Denny Sumargo. Salah satu keinginan terakhirnya adalah bisa dimandikan sebagai perempuan jika meninggal dunia.
    “Saya perempuan. Saya punya kelamin perempuan. Ya mandikan saya dengan pakaian perempuan,” ujar Dorce.
    Diketahui, ada sejumlah perbedaan pengurusan jenazah antara pria dan perempuan. Salah satunya, jenazah laki-laki disalatkan dengan cara imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sementara, untuk jenazah wanita imam berdiri sejajar dengan perutnya.[CNN]
    Published: 31/01/2022

  • Berdalih Meresahkan, Banser Bubarkan Acara Gus Nur di Banyumas

    www.laborblog.my.id - Kegiatan pengajian Sugik Nur Raharja atau Gus Nur di Banyumas didatangi oleh Banser. Kedatangan Banser hendak membubarkan acara pengajian dengan dalih meresahkan masyarakat itu viral di media sosial.

    Tangkapan Layar
    – Kegiatan pengajian Sugik Nur Raharja atau Gus Nur di Banyumas didatangi oleh Banser. Kedatangan Banser hendak membubarkan acara pengajian dengan dalih meresahkan masyarakat itu viral di media sosial.


    Tak terima dengan sikap Banser, Gus Nur pun meminta Banser menunjukan masyarakat mana yang mengaku resah. “Monggo tunjukan, masyarakat mana yang mengaku resah,” ujar Gus Nur kepada anggota Banser yang hadir.
    Kemudian dalam Video tersebut, salah satu anggota Banser mengatakan, jika Ceramah Gus Nur sering menyampaikan ujaran kebencian. “Mana video saya yang meresahkan masyarakat, ini baru seneng saya, karena kemarin katanya, katanya, katanya. Mana videonya mas? biar Biar saya jawab sekarang,” tany Gus Nur.
    Kemudian Gus Nur juga bertanya kepada jamaah yang mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada ucapan ujaran kebencian yang disampaikannya.
    “Ok yang pertama, ini mumpung belum pulang semua ini. Ada tidak saya ujaran kebencian menghasut warga membenci pemerintah?,” tanya Gus Nur. Jamaah yang hadir pun menjawab dengan kompak, tidak ada kata -kata ujara kebencian.
    Sempat terjadi ketegangan antara anggota Banser dengan jamaah di lokasi. Namun Gus Nur akhirya terlihat meninggalkan lokasi dengan kawalan beberapa jamaah.
    Sumber: Sindonews | Published: 30/01/2022


  • Pernah Ambil Alih Tupoksi Satpol PP, Kini Bilang Separatis Papua Bukan Wenangannya, Buni Yani: Pak Dudung Membingungkan

    www.laborblog.my.id - Politisi Partai Ummat, Buni Yani mengaku heran dengan sikap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Buni Yani mengatakan Jenderal Dudung yang saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pernah mengambil alih tugas Satpol PP untuk menertibkan baliho.

    ilustrasi
    – Politisi Partai Ummat, Buni Yani mengaku heran dengan sikap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Buni Yani mengatakan Jenderal Dudung yang saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pernah mengambil alih tugas Satpol PP untuk menertibkan baliho.
    Saat itu, Dudung memerintahkan anak buahnya untuk mencopot semua baliho Habib Rizieq Shihab. Sampai-sampai mengerahkan kendaraan taktis militer.
    Sementara, kata Buni Yani saat diminta tanggapan soal kasus separatis di Papua, Jenderal Dudung terkesan lepas tangan. Dan menyebut hal itu kewenangan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
    “Pak Dudung cukup membingungkan. Untuk kasus separatis Papua dia pakai tupoksi, tapi untuk urusan baliho dia tidak pakai tupoksi,” kata Buni Yani dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Jumat (28/1/2022).
    Buni Yani pun memberi cap Jenderal Dudung sebagai orang yang tak konsisten. “Rasanya ini logika dan tindakan yang tidak konsisten,” sebutnya.
    Seperti diketahui, tiga prajurit TNI AD dari Satgas Kodim YR 408/Sbh gugur saat kontak tembak dengan Kelompok Separatis Teroris Papua di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Kab Puncak, Papua, pada Kamis (27/1/2022).
    Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerangkan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran terhadap KTSP tersebut.
    “Saya tidak bisa adakan pengejaran, adakan ini, saya tidak bisa, itu kewenangan Panglima TNI,” jelas Dudung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta.
    Menurutnya, kewenangan KSAD hanya sebatas menyiapkan personel di Papua. Selebihnya kewenangan operasional dijalankan Panglima TNI Andika Perkasa.
    “Jadi begini, kalau TNI AD kan hanya menyiapkan personel. Operasional di sana kan kewenangan Panglima TNI, bukan saya,” ucap dia.[Fajar]
    Published: 28/01/2022

  • Merasa Polri Tebang Pilih Soal Kasus Bahasa Sunda Arteria Dahlan, Kubu Edy Mulyadi: Apa Karena Partai Penguasa?

    www.laborblog.my.id - Tim hukum Edy Mulyadi mendesak Polri turut mengusut kasus bahasa Sunda Arteria Dahlan. Dia meminta Polri tidak hanya memproses kasus ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’ yang menjerat kliennya.


    Arteria Dahlan dan Edy Mulyadi | Net
    – Tim hukum Edy Mulyadi mendesak Polri turut mengusut kasus bahasa Sunda Arteria Dahlan. Dia meminta Polri tidak hanya memproses kasus ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’ yang menjerat kliennya.
    Ketua tim hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir mempertanyakan apa alasan Polri hingga kekinian belum memproses anggota Komisi III DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
    “Arteria Dahlan itu tidak diapa-apain sama Mabes Polri. Apa bedanya dengan Edy Mulyadi. Saya mau tanya. Apa bedanya?,” kata Kadir di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2022).
    Atas hal itu, Kadir menduga apakah alasan Polri belum memproses hukum Arteria Dahlan karena anggota partai penguasa. Jika begitu, Kadir pun menegaskan merasa keberatan.
    “Pak Edy Mulyadi langsung diproses hukum, apa karena Arteria Dahlan Komisi III anggota DPR, PDIP, partai penguasa, apa seperti itu? Kenapa terjadi tebang pilih penegakan hukum di republik ini. Ini kami keberatan,” katanya.
    Arteria dan Edy Mulyadi belakang ramai diperbincangkan karena sama-sama terseret kasus dugaan penghinaan. Arteria dilaporkan buntut pernyataannya yang meminta Jaksa Agung RI mencopot Kejati Jawa Barat karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat.
    Laporan terkait kasus Arteria telah dilimpahkan Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya. Namun hingga kekinian belum ada perkembangan daripada kasus tersebut.
    Sedangkan Edy Mulyadi dilaporkan buntut pernyataannya menyebut lokasi Ibu Kota Negara ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’. Laporan tersebut telah diambil alih oleh Bareskrim Polri.
    Kasus yang menjerat Edy Mulyadi telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa Edy Mulyadi hari ini. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan alasan surat panggilan pemeriksaan tidak sesuai KUHAP. Selain itu Edy Mulyadi juga berdalih berhalangan hadir.
    “Alasannya pertama prosedur pemannggulan tidak sesuai dangan KUHAP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu (permintaan penundaan pemeriksaan),” imbuh Kadir.[Suara]
    Published: 28/01/2022

  • Nasib Warga Miliarder Kampung Tuban dan Pentingnya Mengelola Uang secara Bijak

    www.laborblog.my.id - Masih ingat kisah Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur? Warga di kampung itu mendadak jadi miliarder usai mendapat ganti rugi atas tanah pertanian mereka yang digunakan untuk proyek Pertamina.

    Warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, beli mobil beramai-ramai. (Tribunnews/Istimewa)
    – Masih ingat kisah Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur? Warga di kampung itu mendadak jadi miliarder usai mendapat ganti rugi atas tanah pertanian mereka yang digunakan untuk proyek Pertamina.


    Warga kampung tersebut sempat viral pada Februari 2021 karana membeli mobil secara beramai-ramai. Saat itu, Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu dikenal sebagai kampung miliarder.
    Namun kini, sejumlah warga kampung miliarder justru menyesal telah menjual tanahnya. Sebab mereka tidak memiliki pekerjaan. Beberapa warga bahkan harus menjual ternaknya untuk bertahan hidup.
    Perencana Keuangan Melvin Mumpuni mengatakan pengalaman warga kampung miliarder bisa jadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Dia mengungkapkan, jadi miliarder dadakan harus dibarengi dengan pengetahuan atau literasi cara mengelola uang yang baik dan benar.
    Literasi membuat seseorang tidak lapar mata alias hanya membeli barang-barang konsumtif saat menjadi miliarder dadakan.
    “Tanpa ada pengetahuan (literasi) dan perencanaan keuangan, uang berapapun juga bisa habis. Mereka menukarkan sawah yang menghasilkan pemasukan dengan mobil yang menghasilkan pengeluaran. Itu masalahnya,” kata Melvin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/1/2022).
    Bijak mengelola keuangan
    Lantas, bagaimana mengelola keuangan yang tepat usai jadi miliarder dadakan?
    1. Ganti jadi sumber pemasukan baru
    Dalam kasus warga di Tuban, mereka menjual tanah yang biasanya digunakan untuk bertani. Maka itu ketika mendapat uang pengganti hingga miliaran, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah sebagian uang tersebut untuk membuat sumber pemasukan baru.
    Ibaratnya, uang yang mereka dapat saat itu adalah uang pengganti atas hasil panen mereka selama beberapa tahun mendatang yang dibayar sekali waktu. Oleh karena itu, uang harus terus berputar agak tak habis. Di sisi lain, penting untuk membuat sumber penghasilan baru.
    “Ketika mereka kehilangan sumber penghasilan tersebut, sebenarnya akan lebih tepat apabila uang ganti tersebut digunakan untuk membuat sumber penghasilan yang baru,” kata Perencana Keuangan Andi Nugroho.
    Ada banyak rupa sumber mata pencaharian baru yang bisa dibuat dengan uang sebanyak itu. Contoh kecilnya adalah membuka toko kelontong atau menyewakan kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian yang dibawa ke pasar.
    “Atau pekerjaan apapun itu. Itulah yang membuat mereka bisa mendapat penghasilan baru, pengganti dari tanah pertanian yang sudah mereka jual,” ucap Andi.
    2. Sisihkan untuk dana darurat
    Peran dana darurat menjadi krusial dalam keuangan seseorang. Dana darurat akan sangat berarti saat seseorang tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan.
    Dana darurat mampu mencegah seseorang berutang atau menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Besaran dana darurat adalah 6-12 kali pengeluaran bulanan. Bila pengeluaran rumah tangga mencapai Rp 5 juta per bulan, maka dana darurat yang perlu kamu sisihkan adalah Rp 30-60 juta.
    3. Menabung di instrumen investasi
    Hal ketiga yang perlu dilakukan adalah menabung uang tersebut ke beberapa instrumen yang bisa kamu pilih. Namun untuk mendapat imbl hasil maksimal, pilih instrumen investasi seperti saham. Tetapi ingat, investasi dengan imbal hasil yang tinggi juga punya risiko yang tinggi.
    Di sisi lain, bisa berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang biasanya dikeluarkan pemerintah. Dengan menabung di SBN sesuai tenor tertentu, akan mendapat pembayaran bunga yang ditransfer setiap bulan.
    Selain itu, investasi emas batangan juga bisa jadi pilhan sebagai instrumen menyimpan dana. Harga emas cenderung mengalami kenaikan selama beberapa tahun ke depan. Hal ini membuat nilainya tidak tergerus inflasi.
    “Jadi memang mesti bijak mengelolanya. Ketika menjadi seorang miliarder, apa yang kita prioritaskan? Sisihkan untuk ditabung, diinvestasikan, dan untuk dana cadangan,” beber Andi.
    4. Penuhi keperluan keluarga
    Setelah melewati tiga poin di atas, poin terakhir adalah menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sini, seseorang baru boleh menggunakan uang untuk membeli barang-barang konsumtif, mulai dari mobil, peralatan dapur, atau apapun yang dibutuhkan dan belum dipunya selama ini.


    Andi bilang, sah-sah saja menggunakan uang untuk kesenangan setelah melakukan tiga poin di atas. “Apakah uang tidak boleh digunakan untuk barang kebutuhan atau enggak boleh dinikmati? Boleh-boleh saja. Sah-sah saja, toh mungkin selama ini kita tidak pernah mengalami jadi miliarder. Cuma kita harus menggunakannya dengan lebih bijak,” tandas Andi.[kompascom]

  • PKS: Kebijakan Pemerintah Aneh, Prediksi Puncak Omicron tapi Buka Pintu Masuk Semua Negara

    www.laborblog.my.id - Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.

    ilustrasi
    – Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omicron pada Februari dan Maret namun membuka bebas pintu masuk Indonesia.
    Sikap pemerintah itu dikritisi oleh anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran varian baru Covid-19 Omicron.
    Pendapat Netty, kebijakan pengetatan yang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya lebih ketat.
    “Kebijakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan. Satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omicron tapi pada sisi lain justru pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara,” tegas Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).
    Netty meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para ilmuwan dan juga ahli dalam bidang virologi serta epidemiologi. Tujuannya, agar dapat menentukan kebijakan terbaik dalam menekan penyebaran Omicron di Indonesia.
    Dengan demikian, penanganan Omicron yang masuk ke Indonesia dapat tertangani dengan efektif.
    “Pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik,” demikian Netty.[rmol]
    Published: 21/01/2022

  • Kritik Pemindahan IKN, Cak Nun: Jangan Seenaknya, Tanya Dulu Rakyatmu

    www.laborblog.my.id - Sebuah potongan video yang memperlihatkan Budayawan Nasional Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN, viral di media sosial.

    Cak Nun
    – Sebuah potongan video yang memperlihatkan Budayawan Nasional Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN, viral di media sosial.
    Potongan video Cak Nun kritik pemindahan IKN itu viral usai diunggah Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo lewat cuitannya di Twitter, seperti dilihat pada Kamis 20 Januari 2022.
    Dalam narasi cuitannya, Roy Suryo menilai sosok Cak Nun sebagai warga negara Indonesia yang masih berpikiran waras terkait pemindahan Ibu Kota Negara itu.
    “Inilah Pemikiran Warganegara yang masih Waras: Memindahlan Ibukota Negara Indonesia haruslah Komprehensif, meliputi Masukan-masukan dari Sabang sampai Merauke, Demokratis dengan menerima Aspirasi berbagai Suku, Agama & Heterogenitas Masyarakatnya yang ada, Bukan seperti mikir 1 Kecamatan AMBYAR,” cuit Roy Suryo.
    Dilihat dari video itu, tampak Cak Nun dengan memakai bahasa Jawa melontarkan kritiknya terkait pemindahan IKN.
    Menurutnya, sebelum pemerintah memutuskan memindahkan IKN harusnya penguasa bertanya dulu ke rakyatnya.
    “Jangan seenaknya, tanya dulu ke rakyatmu kalau ingin melakukan apa-apa. Jangan cuma gaya pencitraan terus. Tanya dulu kalau mau apa-apa, mau mindah orang banyak tanya dulu,” ujar Cak Nun.
    Selain itu, Cak Nun juga mengatakan seharusnya pemerintah membuat diskusi publik terlebih dulu untuk menanyakan pendapat masyarakat soal pemindahan IKN itu.
    “Buat diskusi publik, tanya ke Universitas Forum Rektor, setiap kampus dibuat diskusi gimana mau pindah ibu kota. Tanya ke masjid-masjid, ke gereja, ke pasar-pasar,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Cak Nun menilai pemindahan IKN harus dipikirkan pemerintah RI secara matang-matang lantaran hal itu tidaklah mudah seperti halnya pindah kos-kosan.
    “Kamu anggap mindah ibu kota seperti pindah kos kosan. Banyak multi efeknya, makanya harus dipikir matang-matang. Ini RI bukan Singapura bukan sebuah kecamatan,” ujarnya.[terkini]
    Published: 21/01/2022