Laborblog

Category: Berita

  • Dinilai Arogan Sosialisasi Vaksin, Spanduk Bertuliskan Copot Kapolres Kampar Bertebaran

    www.laborblog.my.id - Pihak pengurus Muhammadiyah, Kampar, Riau dan tokoh masyarakat menyayangkan sikap Kapolres Kampar AKBP Rido Purba saat sosialiasi vaksin. Pasalnya, sikap Kapolres tersebut dinilai arogan.

    Tampak Spanduk Bertuliskan Copot Kapolres Kampar Bertebaran | Net
    – Pihak pengurus Muhammadiyah, Kampar, Riau dan tokoh masyarakat menyayangkan sikap Kapolres Kampar AKBP Rido Purba saat sosialiasi vaksin. Pasalnya, sikap Kapolres tersebut dinilai arogan.


    Wargapun menyebar spanduk berisikan agar pimpinan Polri mencopot AKBP Rido Purba dari jabatannya.
    “Pengurus memasang spanduk itu di beberapa tempat,” kata Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Kabupaten Kampar Almi Zahris, Selasa (15/2/2022).
    Dikatakan, sikap yang dinilai arogan dan berkata kasar kepada masyarakat itu terkait sosialiasi vaksin di tiga kecamatan di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu.
    Dia menjelaskan, kejadian itu pada 8 Febuari 2022 sekitar pukul 9.00 WIB. Saat itu sedang dilaksanakan sosialisasi sekaligus vaksin di Kantor Camat Kampar.
    “Acara itu dihadiri oleh pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas SD-SMP dan aparatur desa di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar, Rumbio Jaya dan Kampar Utara,” jelasnya.
    Pada acara tersebut juga hadir Kapolres Kampar AKBP Rido Purba. Pucuk pimpinan polisi di Kampar ini datang ke tempat acara sekitar jam 10.30 WIB. Saat datang, AKBP Rido meminta kepala sekolah dan aparatur desa untuk masuk ruangan.


    Disaat itulah Kapolres menyampaikan dengan bahasa yang kurang santun terkait vaksin. “Siapa yang menantang, akan saya tangkap, ada yang melawan, anda tidak patut dicontoh dan sebagainya. Begitu kurang lebih lebih kalimat kapolres,” ucapnya.

  • Ketua DPD RI: Mahasiswa Sudah Melempem, Tidak ada Kritis-kritisnya

    www.laborblog.my.id - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengkritik keras sikap mahasiswa saat ini yang dinilai kurang peka dengan keadaan bangsa. Menurut LaNyalla, kaum mahasiswa saat ini melempem dan tidak kritis terhadap persoalan bangsa.

    ilustrasi Demo Mahasiswa | Net
    – Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengkritik keras sikap mahasiswa saat ini yang dinilai kurang peka dengan keadaan bangsa. Menurut LaNyalla, kaum mahasiswa saat ini melempem dan tidak kritis terhadap persoalan bangsa.


    Hal itu disampaikan LaNyalla di ruang kerja Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
    “Beberapa kurun waktu terakhir, mahasiswa sudah melempem, tidak ada kritis-kritisnya lagi dan seperti tidak peduli dengan berbagai persoalan negara,” kata LaNyalla saat menerima audiensi BEM PTMI.
    Dijelaskan LaNyalla, mahasiswa itu elemen penting yang mampu mengubah negara ini. Kalau mahasiswa sudah tidak lagi kritis artinya negara ini tidak ada perbaikan.
    Kata LaNyalla, perubahan besar bangsa itu selalu diawali oleh daya kritis mahasiswa, lewat demo-demo dan lain-lain.
    “Tapi sekarang apa yang terjadi? Tidak ada action lagi dari mahasiswa, padahal kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
    Salah satu persoalan bangsa yang harus dikritisi mahasiswa, lanjut LaNyalla adalah Presidential Threshold 20 persen. Dimana PT 20 persen adalah akal-akalan dari partai politik. Kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat, bukan partai politik.
    “Sekarang ini kan kekuatan parpol sangat besar, mereka yang menentukan penentu wajah dan arah perjalanan bangsa, kondisi ini yang harus ditentang oleh mahasiswa,” katanya.
    Koordinator Presidium Nasional BEM PTMI Nadief RH menjelaskan pihaknya akan berusaha mengkonsolidasi kekuatan lagi untuk atur strategi dalam mengkritisi kondisi bangsa ini.


    “BEM PTMI akan atur strategi dahulu untuk kemudian melakukan aksi,” kata Nadief.
    Sumber: FIN | Published: 15/02/2022

  • Ramai Zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil disebut untuk Perang, Ketua Satgas IDI Menentang: Berpikirlah Sebelum Berucap

    www.laborblog.my.id - Jagat maya sedang diramaikan dengan anggapan zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil sebagai bentuk kesiapan berperang. Tudingan ini masih berkaitan dengan ketegangan yang belakangan meningkat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

    Profesor Zubairi Djoerban (YouTube/ProfesorZubairi)
    – Jagat maya sedang diramaikan dengan anggapan zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil sebagai bentuk kesiapan berperang. Tudingan ini masih berkaitan dengan ketegangan yang belakangan meningkat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.


    Jelas publik ikut dihebohkan dengan anggapan tersebut, mengingat zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil kerap diucapkan oleh umat Muslim. Termasuk yang ikut menanggapinya adalah Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban.
    Lewat Twitter-nya, Zubairi melempar teguran keras dan meminta orang untuk lebih berhati-hati sebelum berucap. Ia menegaskan bahwa tudingan siap perang karena zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil adalah sebuah kesalahan.
    “Berpikirlah sebelum berucap. Tuduhan siap perang terhadap warga Wadas karena berzikir hasbunallah wani’mal wakil adalah kesalahan,” tegas Zubairi, seperti dikutip Suara.com pada Selasa (15/2/2022).
    Ahli penyakit dalam itu lantas mengungkap pengalamannya ketika melafalkan zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil. Tentu bukan untuk berperang, Zubairi mengucapkan zikir itu untuk berpasrah sebelum menjalani operasi.
    “Zikir itu saya ucapkan berulang kali jelang operasi jantung empat tahun silam untuk memohon pertolongan Allah SWT,” jelas Zubairi. “Tak ada kaitannya dengan perang.”
    www.laborblog.my.id - Jagat maya sedang diramaikan dengan anggapan zikir Hasbunallah Wanikmal Wakil sebagai bentuk kesiapan berperang. Tudingan ini masih berkaitan dengan ketegangan yang belakangan meningkat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

    Tangkapan Layar | (Twitter/@ProfesorZubairi)
    Zikir ini biasanya dilafalkan lengkap menjadi Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir. Arti dari kalimat ini adalah “cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”.
    Dengan demikian, kalimat ini merupakan bentuk kepasrahan dan berserah diri, sekaligus pengakuan bahwa Allah SWT merupakan satu-satunya dzat untuk meminta pertolongan dari hal-hal buruk. Bacaan ini umumnya diucapkan untuk meminta pertolongan Allah agar mendapat jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi.
    Warganet ikut sepakat dengan penjelasan yang disampaikan Zubairi. Mengutip kolom komentar, tak sedikit yang pernah melafalkan bacaan zikir itu ketika dihadapkan pada situasi sulit.
    “Saya ucapkan amalannya… ketika mau memulai operasi pasien kasus sulit supaya lancar dan tanpa komplikasi operasinya Prof,” komentar warganet.
    “Hahhh? Aku kalo nolong lahiran terus susah suka ngucapin ituu wkwkwk kocak nih,” tutur warganet lain.
    “Sering baca ini kalau ngeblank jawab soal ujian haha -pesan mama,” imbuh yang lainnya.
    Di sisi lain, tudingan ini bermula dari kembali viralnya video wawancara lawas mantan Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito, di media sosial. Cuplikan video itu sebenarnya sudah beredar sejak Mei 2021 lalu.


    Di video tersebut, Rizal yang masih menjabat sebagai Kapolres Purworejo sedang diwawancara sebuah televisi swasta mengenai situasi Desa Wadas kala itu. Kini videonya kembali viral karena situasi terkini Desa Wadas.
    Sumber: Suara | Published: 15/02/2022

  • Ratusan Muslimah Pakistan Gelar Aksi Protes Larangan Penggunaan Jilbab Sejumlah Sekolah di India

    www.laborblog.my.id - Ratusan wanita muslim Pakistan berkumpul di kota Karachi pada Minggu (13/2/2022) waktu setempat memprotes larangan penggunaan jilbab yang berlaku di sejumlah sekolah di India bagian Selatan. Aksi unjuk rasa digagas oleh kelompok religi Daughters of Islam.

    Aksi Protes Larangan Penggunaan Jilbab | Net
    – Ratusan wanita muslim Pakistan berkumpul di kota Karachi pada Minggu (13/2/2022) waktu setempat memprotes larangan penggunaan jilbab yang berlaku di sejumlah sekolah di India bagian Selatan. Aksi unjuk rasa digagas oleh kelompok religi Daughters of Islam.
    Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan poster yang mendukung hak mengenakan jilbab bagi wanita muslim. Menurut mereka tidak ada yang boleh melarang penggunaan jilbab karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia.
    Menurut sebuah media India, sejumlah sekolah negeri di negara bagian Karnataka, India melarang masuk para siswi muslim yang mengenakan jilbab. Hal ini memicu protes serta memaksa Mahkamah Agung India turun tangan.
    Pemerintah Karnataka yang dikuasai oleh partai hindu naungan perdana menteri Narendra Modi, partai Bharatiya Janata di mana 12 persen populasi di sana adalah muslim menyatakan para murid harus mematuhi aturan berpakaian yang ditetapkan oleh sekolah.
    Partai oposisi India dan kritikus menuduk pemerintah federal dan negara bagian melakukan diskriminasi terhadap populasi minoritas muslim.


    Sementara itu, kementerian luar negeri Pakistan menyatakan kekhawatiran dan mengutuk kebijakan larangan penggunaan jilbab melalui perwakilan negara India di negara itu.

    Sumber: tvOne | Published: 14/02/2022

  • MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu

    www.laborblog.my.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.

    MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Minoritas Muslim India yang Didiskriminasi Ekstrimis Hindu | Net
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang tertindas oleh mayoritas.


    “Saya berharap, pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini,” Sudarnoto lewat keterangannya dikutip Senin 14 Februari 2022.
    Sudarnoto merasa sakit hati melihat tindakan brutal pemerintah India terhadap minoritas Muslim di India. Dia merasa bahwa sebagian besar tindakan brutal terhadap Muslim India melanggar hak asasi manusia.
    “Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah India,” katanya.
    Sudarnoto mengatakan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ekstremis Hindu ultra-nasionalis, hanya akan menampilkan kekejaman dan tindakan kekerasan yang disponsori negara terhadap minoritas Muslim di India. Menurutnya, pemerintah India tidak hanya melakukan tindakan diskriminasi, tetapi jelas bahwa pemerintah India membangun, mengembangkan dan memperkuat semangat Islamofobia.
    “Sikap dan tindakan ini sudah dipastikan merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Gandhi, (yaitu) misi penting universal declaration of human rights ,” ungkapnya.
    Sudarnoto mengungkapkan bahwa misi untuk menyediakan tempat, untuk menghormati dan melindungi hak warga negara telah rusak secara sistematis dalam keputusan politik India yang ekstrem. Pemerintah India, kata dia, harus belajar dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, sangat toleran untuk memberi ruang bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.


    Bahkan, lanjutnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia. “India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia,” tegasnya.

    Sumber: FIN | Published: 14/02/2022

  • MUI Kritik Kasus Wadas: yang Ciptakan Teror dan Ketakutan Bukan Teroris Tapi Negara

    www.laborblog.my.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan pandangan terkait kasus Wadas yang belakangan menjadi sorotan publik.

    Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas | Net
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan pandangan terkait kasus Wadas yang belakangan menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyesalkan tindakan represif yang dilakukan aktor negara melalui kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.


    Seperti diketahui, aksi represif aparat dilakukan kepada warga yang menolak tambang batu andesit proyek Bendungan Bener.
    Anwar mengungkapkan, kini negara telah berubah menjadi monster. Padahal, semestinya menampakkan sosok lembut dan mengayomi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Anwar Abbas bahkan menyebut yang menciptakan teror dan ketakutan bukan teroris tapi negara.
    “Hal ini tentu jelas sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan,” ungkap Anwar, dikutip dari terkini.id, Kamis (10/2/2022).
    “Karena dalam hal ini negara yang semestinya menampakkan sosok yang lembut dan mengayomi, tapi wajahnya malah sudah berubah menjadi monster,” ungkapnya.
    Menurut Anwar, tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap warga Wadas tak bisa diterima. kata dia, tindakan itu sudah keluar dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
    Kata Anwar, sepatutnya polisi dapat bertugas menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya, yakni mengambil tindakan represif, seperti apa yang terjadi di Desa Wadas baru-baru ini.
    “Sehingga tindakan yang seperti ini dalam bahasa buku bisa dimasukkan ke dalam kategori teror by the state, di mana yang melakukan dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat itu bukanlah individu dan/atau jaringan teroris, tapi adalah negara, tempat di mana mereka sendiri tinggal,” ujarnya.
    Dalam kesemptan itu, Anwar menjelaskan filosofi pembangunan, termasuk pembangunan waduk dan tambang sejatinya harus untuk kepentingan rakyat luas. Bukan sebaliknya kepentingan rakyat Tanah Air harus dikorbankan untuk pembangunan itu sendiri.
    Karenanya, Anwar Abbas mengusulkan agar penyelesaian masalah di Desa Wadas harus lebih mengedepankan kearifan. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan gesekan yang tajam di tengah kehidupan masyarakat.


    “Untuk itu, langkah dan tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah hendaknya jangan dengan mengedepankan security atau power approach, tapi dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog agar semua pihak merasa enak dan merasa perlu untuk menyukseskan pembangunan tersebut,” pungkas Anwar.
    Sumber: Suara | Published: 11/02/2022

  • Kronologi Desa Wadas dikepung oleh Aparat Bersenjata Versi Warga

    www.laborblog.my.id - Pengukuran tanah yang akan jadi lokasi proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada Selasa hari ini, 8 Februari 2022, tampak memanas.

    Polisi tangkap warga desa Wadas yang tolak proyek bendungan | tvOne
    – Pengukuran tanah yang akan jadi lokasi proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada Selasa hari ini, 8 Februari 2022, tampak memanas. Warga yang membentuk sebuah aliansi bernama Gerakan Pencinta Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) yang menolak keras proyek tersebut, mengabarkan sikap aparat selama dua hari terakhir ini.


    Melalui rilis berjudul ‘Mujahadah di Masjid di kepung Polisi’, GEMPA DEWA menguraikan secara detail kedatangan aparat kepolisian hingga pengepungan saat mujahadah di masjid.
    Melalui rilis tersebut, Insin Sutrisno yang merupakan perwakilan dari GEMPA DEWA mengatakan, ribuan aparay kepolisian kembali mencoba memasuki Desa Wadas pada Senin siang kemarin, 7 Februari 2022. Masuknya aparat ke Desa Wadas itu diawali dengan apel yang berlangsung di Purworejo, kemudian mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener.
    “Malam harinya, terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas. Sementara desa-desa lainnya tetap menyala,” kata Insin, Selasa malam.
    Pada Selasa pagi tadi, lanjut Insin, sekitar pukul 07.00 WIB, seorang warga Desa Wadas ditangkap polisi saat sedang sarapan sambil melihat kondisi di sekikar Polsek Bener. Saat itu, warga tersebut kebetulan akan berangkat ke Kota Purworejo bersama istrinya.
    “Tiba-tiba mereka didatangi beberapa orang polisi, kemudian beberapa orang polisi tersebut membawa warga ini ke Polsek Bener. Istrinya kemudian melarikan diri dan kembali ke Wadas. Sampai saat ini, satu warga tersebut masih belum diketahui kabar dan keberadaannya,” lanjutnya.
    Kemudian, pada pukul 09.00 WIB, tim pengukur dari BPN Purworejo mulai memasuki Desa Wadas. 30 menit berselang, akses masuk ke Desa Wadas di sekitar Polsek Bener mulai dipadati polisi.
    “Sekitar pukul 10.00, beberapa mobil polisi memasuki Wadas dan mencopoti poster-poster yang bertuliskan ihwal penolakan terhadap (proyek) penambangan di Desa Wadas,” ungkap Insin.
    Sekitar pukul 10.48 WIB, tambah Insin, ribuan aparat kepolisian berhasil memasuki Desa Wadas menggunakan motor, mobil, juga ada yang berjalan kaki. Pukul 12.00 WIB, aparat kepolisian mengepung dan menangkap warga yang sedang mujahaddah di masjid.
    “Sedangkan proses pengukuran yang dilakukan di hutan tetap berjalan. Pukul 12.24 WIB aparat kepolisian mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek di posko-posko jaga dan merampas semua barang mereka,” urainya.
    Hingga saat ini, warga masih kesusahan untuk mendapatkan sinyal karena ada indikasi jaringan selulet di sana di-takedown, sehingga terhambat untuk mengabarkan kondisi lapangan. Selain itu, para pemuda setempat jadi buruan aparat hingga ke hutan.
    “Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Desa Wadas dengan menangkap, mengelilingi dan memasui rumah-rumah warga yang mana terdapat banyak perempuan, lansia, dan anak-anak,” kisah Insin dalam rilis GEMPA DEWA tersebut.
    Rupanya, peristiwa bukan baru pertama kalinya terjadi. Pada 23 April 2021 lalu, aparat kepolisian juga melakukan aksi yang sama di Desa Wadas.
    Dalam rilis tersebut, juga terdapat tiga poin pernyataan sikap dari GEMPA DEWA yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Peryataan sikap itu, antara lain;
    1. Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo.
    2. Menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas.
    3. Bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo.
    Polisi Klaim Humanis
    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam siaran persnya di Semarang menjelaskan, bahwa Kapolda Jateng atas dasar surat permohonan itu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah oleh tim BPN. Adapun luas tanah yang dibebaskan saat ini seluas 124 hektare.
    Iqbal mengaku, bahwa proses pengukuran tanah tersebut berjalan lancar. Sementara aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan tetap bersikap humanis. Hal ini berdasarkan penekanana Kapolda Jawa Tengah, yang meminta agar pelaksanaan pendampingan harus mengedepankan aspek humanis.
    “Pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar. Tugas tim bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan,” tutur Iqbal.
    Terkait dengan adanya warga yang kontra terhadap pembangunan Bendungan Wadas, Iqbal menegaskan bahwa Polri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun yang menolak.
    Iqbal menyebut jika Forkompimda Jawa Tengah sejak 2018 memediasi terkait dengan penolakan sejumlah warga terhadap proyek pembangunan Wadas. Warga yang kontra juga pernah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang namun ditolak.
    “Berdasarkan data, mayoritas warga setempat sangat welcome terhadap proyek pembangunan bendungan Bener. Namun, semua aspirasi warga yang pro maupun kontra kami tampung dan salurkan,” sebutnya.


    Ia mempersilakan warga untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan proyek Bendungan Wadas ke Polres Purworejo. “Pasti segera disalurkan dan ditindaklanjuti untuk cari solusinya,” tandasnya.
    Sumber: tvonenews | Published: 09/02/2022

  • Putri Gus Dur kecam Kasus Wadas: Rakyat Berhak Atas Tanah Airnya

    www.laborblog.my.id - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian sekaligus putri Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menegaskan bahwa rakyat berhak berpendapat dan bertindak atas tanah air yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar.

    Alissa Wahid | Net
    – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian sekaligus putri Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menegaskan bahwa rakyat berhak berpendapat dan bertindak atas tanah air yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar.
    Hal itu ia sampaikan merespons pengerahan dan penangkapan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah okeh pihak kepolisian sejak Selasa (8/2) kemarin.
    Alissa menegaskan kebijakan negara seharusnya ditunjukkan untuk kemaslahatan bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya justru mengorbankan rakyat.

    Padahal, kalaupun utk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, shg proses “nembung” harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya : kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya.

    — Alissa Wahid (@AlissaWahid) February 8, 2022

    “Padahal, kalaupun untuk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, sehingga proses “nembung” harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya: kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Berapa banyak rakyat kecil yang sudah dikorbankan atas nama pembangunan?” kata Alissa yang dikutip dalam akun Twitter resminya @AlissaWahid.
    Alissa menilai akar masalah konflik aparat dan warga di Wadas terletak pada paradigma pembangunan Indonesia. Ia menilai rakyat tengah diposisikan untuk menyerahkan tanah airnya kepada negara. Negara, kata dia, memiliki dalih meminta itu demi kepentingan lebih besar.
    “Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kepada Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak,” kata Aliss.
    Warga Wadas saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.
    Pada Selasa (8/1) kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan menyerbu Desa Wadas. Mereka mencopot banner penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan.
    Penduduk Desa Wadas mengatakan jumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini sekitar 60 orang. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia.


    Pelbagai elemen masyarakat sipil, seperti PBNU, Muhammadiyah hingga KontraS mengkritik keras langkah yang diambil kepolisian tersebut.
    Sumber: CNN Indonesia | Published: 09/02/2022

  • Ganjar Pranowo Jatuh Saat Gowes, Jalani Operasi

    www.laborblog.my.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terjatuh ketika melakukan pantauan sembari gowes. Dia harus menjalani operasi dan kini harus dirawat untuk pemulihan.

    Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: dok. Pemprov Jateng)
    – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terjatuh ketika melakukan pantauan sembari gowes. Dia harus menjalani operasi dan kini harus dirawat untuk pemulihan.


    Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah, Agung Kristiyanto mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 07.15 WIB di bundaran Jalan Jenderal Sudirman, tepat di persimpangan Kokrosono dan Indraprasta. Dari informasi, luka yang dialami Ganjar yaitu ada di lengan kanan.
    “Sepertinya di sekitar lengan kanan karena jatuh,” kata Agung kepada detikJateng di RSUP dr Kariadi Semarang, Minggu (6/2/2022).
    Ia membenarkan Ganjar sempat menjalani operasi dan sudah selesai. Saat ini Ganjar sedang menjalani perawatan di Paviliun Garuda RSUP dr. Kariadi Semarang.
    Hanya saja dia belum merinci tingkat keparahan cedera yang diderita Ganjar, termasuk jenis operasi yang dijalani.
    Untuk diketahui, Ganjar terjatuh saat gowes pagi tadi. Ia awalnya berencana hendak memantau tempat-tempat yang berpotensi kerumunan serta meninjau relokasi pasar Johar yang terbakar.
    Namun di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Barat ketika akan berbelok ke arah Jalan Indraprasta ia bersenggolan dengan sepeda lain. Dia terjatuh di depan gang arah Kokrosono.


    “Kebiasaan beliau bersepeda setiap pagi untuk silaturahmi dan menemui masyarakat apalagi ini kan hari libur ya mas ya banyak orang wisata. Ini dalam rangka memantau Omicron diharapkan tidak ada kerumunan masyarakat. Salah satu juha tujuan rutenya itu beliau ingin menengok tempat relokasi pasar Johar yang kemarin kebakaran. Kemudian di sekitar Kokrosono mengalami kecelakaan terjatuh,” jelas Agung.
    Sumber: Detik | Published: 06/02/2022

  • Sorot Plat Nomor Arteria Dahlan, Lieus: Jangan Karena Anggota DPR Lalu Petantang-Petenteng!

    www.laborblog.my.id - Kekebalan yang dimiliki DPR tidak boleh serta merta membuat anggota dewan petantang-petenteng di hadapan publik.

    Lieus Sungkharisma | Net
    – Kekebalan yang dimiliki DPR tidak boleh serta merta membuat anggota dewan petantang-petenteng di hadapan publik.


    Pernyataan itu disampaikan aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma mengkritik sikap politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang memiliki lima mobil dengan plat yang sama.
    Dalam kasus ini, Lieus turut menyampaikan apresiasi pada pegiat media sosial yang kerap mendukung Presiden Joko Widodo, Rudi S. Kamri. Di mana Rudi turut mempersoalkan plat nomor Arteria Dahlan yang sempat viral.
    “Bapak Rudi S. Kamri, kali ini, top. Bapak mempermasalahkan plat nomor anggota DPR dari PDIP, yang 5 mobil sama, itu saya setuju. Jangan karena cuma anggota DPR punya kekebalan, boleh petantang-petenteng,” ujar Leius seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL di akun YouTube Lieus Sungkharisma Official, Minggu (6/2).
    Lieus mengaku mendukung Rudi untuk terus bersuara hingga Arteria diperiksa dan diberikan sanksi. Sebab, apa yang dilakukan Arteria tidak hanya perlu disanksi tapi juga bisa membuat PDIP malu.


    “Bikin malu partai, itu yang harus ditertibkan. Siapa juga mau pakai plat polisi di mana aja boleh masuk. Tapi ya kalau anggota DPR sampai begitu, mobilnya 5, di parkir di parkiran DPR, keterlaluan. Tertibkan!” tegas Lieus.
    Sumber: RMOL | Published: 06/02/2022