Laborblog

Category: Berita Politik

  • Ahok sudah Kelewatan, Erick Thohir Harus Ambil Tindakan

    www.laborblog.my.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dedi menyebut Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.

    Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok | Net
    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dedi menyebut Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.
    “Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalo tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (29/12).
    Dedi menyebut Erick harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dan meningkatkan produktivitas Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
    “Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu saya kira, perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP,” ujarnya.
    Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas, seperti mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Menurutnya, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.
    “Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina,” katanya.
    “Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat,” ujarnya.[JPNN]
    Published: 31/12/2021

  • Risma Hapus Ditjen Penanganan Fakir Miskin: Itu Kan Kewenanganku

    www.laborblog.my.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dihapus karena tak berprestasi. Penghapusan Ditjen Fakir Miskin dari struktur Kemensos tersebut untuk efisiensi tugas dan anggaran.

    Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
    Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dihapus karena tak berprestasi. Penghapusan Ditjen Fakir Miskin dari struktur Kemensos tersebut untuk efisiensi tugas dan anggaran.
    “Kalau memang tidak berprestasi yaa, aku ngurangi banyak sekali, bukan hanya PFM,” katanya di Kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat, Rabu (29/12).
    Dia mengaku telah memantau kerja ditjen di kementeriannya selama satu tahun. Jika tak berprestasi dalam menjalankan tugas, Risma tidak segan untuk mencopot anak buahnya dari jabatannya.
    “Itu kan kewenanganku, aku kan sudah bisa mapping satu tahun itu. Tau bagaimana siapa yang bisa kerja dan tidak bisa kerja, siapa yang tidak layak dan sebagainya. Ya kan kasihan rakyat kalau kemudian tidak dioptimalkan,” jelasnya.
    Risma memastikan penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin tidak akan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) terhambat. Tugas Ditjen PFM nantinya bisa diambil alih oleh Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial dan penyaluran bansos bisa memanfaatkan teknologi yang ada.
    “Bansos sepanjang datanya sudah betul sebetulnya tidak perlu Dirjen segala macam karena udah secara otomatis itu bisa pakai teknologi,” ujarnya.
    Dia telah menyederhanakan struktural di Kemensos, dari yang awalnya ada tujuh menjadi lima dirjen. Risma menilai birokrasi yang gemuk akan membuat komunikasi menjadi sulit.
    “Kenapa saya seperti itu? Karena kalau terlalu gemuk lembaga itu tidak efisien susah komunikasinya,” tutur Risma.
    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 110/2021 tentang Kementerian Sosial. Dalam Perpres tersebut terdapat, posisi yang dihapus yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.[merdeka.com]
    Published: 30/12/2021

  • Sebut Kader PDIP paling Banyak Korupsi tapi Elektabilitas Tinggi, Rocky Gerung: Ada Suap?

    www.laborblog.my.id - Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran melihat PDIP yang memiliki elektabilitas yang tinggi akan tetapi kerap menghasilkan kader yang kedapatan koruspi.

    Pengamat politik Rocky Gerung | Image Source: Net
    Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran melihat PDIP yang memiliki elektabilitas yang tinggi akan tetapi kerap menghasilkan kader yang kedapatan koruspi.
    Menurutnya, hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru dianggap tidak masuk akal. Apalagi, tercatat bahwa partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu unggul 25% jauh dari partai lain.
    “Survei terakhir dari SMRC bahwa PDIP tetap partai tertinggi elektabilitasnya, yang lain (parpol lain elektabilitasnya) itu 12 persen,” ujar Rocky Gerung.
    “Kan ajaib ini partai yang isinya para koruptor tetapi masih dipilih rakyat. Ini ada yang enggak benar sebetulnya,” sambung Rocky, mengutip rmolid.
    Hal itu disampaikan Rocky dalam diskusi virtual bertema ‘Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?’ pada Rabu, 29 Desember 2021.
    Potret elektabilitas PDIP ini dianggap contoh dari kesimpulan yang deadlock atas kebijakan pemerintah terhadap sejumlah variabel ekonomi, politik, dan kesejahteraaan yang absurd.
    Selanjutnya, Rocky menuturkan bahwa PDIP seharusnya tidak berada di posisi teratas merujuk rekam jejak kader yang kerap berurusan dengan KPK.
    Ia pun memberikan dua permisalan dalam fenomena tersebut, yakni adanya kasus suap dalam menaikkan elektabilitas atau bisa jadi masyarakat yang masih belum melek melihat situasi politik.
    “Masa seluruh peristiwa politik sepanjang tahun ini PDIP masih tinggi. Walaupun itu (hasil survei) betul, SMRC mesti jelasin mengapa partai yang menjadi pusat korupsi masih dipilih rakyat, apakah rakyat bodoh atau ada suap-menyuap angket?” kritiknya. [makassar.terkini.id]
    Published: 30/12/2021

  • Habib Bahar dipanggil Polisi, Pengacara: Ulama & Oposisi Secepat Kilat

    www.laborblog.my.id - Habib Bahar bin Smith dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok di Polda Jabar pada Senin, 3 Januari 2022 mendatang.

    Habib Bahar bin Smith saat ditemui di kediamannya di Bogor, Kamis (23/12/2021).[SuaraBogor/Devina]
    Habib Bahar bin Smith dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok di Polda Jabar pada Senin, 3 Januari 2022 mendatang.
    Hal itu disampaikan Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta saat dihubungi, Kamis(30/12/2021). Menurutnya, jarak dari SPDP ke pemanggilan sangat cepat.
    “Kalau untuk ulama dan oposisi itu secepat kilat, kalau untuk penguasa itu lama. Hukum hanya berpihak pada penguasa, coba banyangin baru kemarin SPDP-nya, hari ini Habib sudah dipanggil. Luar biasa cepatnya, ekspres bagaikan kilat,” ujar Ichwan.
    Meski begitu, Ia memastikan bahwa kliennya bakal datang memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar.
    “Habib akan hadir, kita taat hukum, beliau ulama panutan tidak gentar dengan siapapun. Insya Allah saya mendampingi beliau,” ucapnya.
    Ichwan mengaku belum mendapat informasi lengkap, apakah SPDP dan pemanggilan yang ditujukan kepada kliennya berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman atau bukan.
    “Kalau itu ana belum paham, ana belum dapat berkasnya. Hari ini baru ana tahu melalui Habib Bahar langsung tadi pagi,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Barat mengklarifikasi terkait video viral pertemuan anggota Polisi dengan Habib Bahar bin Smith.
    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, kedatangan anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) ke rumah Habib Bahar untuk menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).
    “Bukan tidak ada alasan anggota kami di sana, bahwa anggota di sana adalah untuk menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan. Lucos deliknya ada di Polda Jabar, jadi penyidikannya oleh Polda Jabar. Jadi, bukan silaturahmi tapi sedang melaksanakan tugas untuk memulai penyidikan,” ujar Erdi, di Polda Jabar, Kamis (30/12/2021).
    Habib Bahar dilaporkan terkait dugaan penghinaan atau melontarkan ujaran kebencian.
    Namun, Erdi belum menjelaskan apakah laporan tersebut berkaitan dengan ujaran kebencian yang ditujukan kepada KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman atau bukan.
    “Dari laporan polisi yang kita terima, diduga saudara Bahar Smith ini memberikan suatu pernyataan sehingga membuat ricuh di masyarakat, namun ini perlu kita dalami, kita dalami dulu seperti apa. Oleh karena itu penyidikan kita mulai, nanti kedepannya kita akan update terkait perkembangannya,” katanya.
    “Tidak ada kaitannya dengan permasalahan seperti itu, namun kita sedang menyelidiki dari apa yang disampaikan di suatu tempat, tentunya ini masih konsumsi penyidik ya, nanti updatenya akan kita sampaikan,” tambahnya.
    Saat ini, status Habin Bahar masih sebagai saksi dan dalam waktu dekat bakal segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
    “Bahar masih sebagai saksi, kedepannya saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” katanya.[suara.com]
    Published: 30/12/2021

  • Dukung PT 0%, Ketua KPK Disebut jadi Oposisi Jokowi, Rocky: Bak Petir di Siang Bolong

    www.laborblog.my.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi & Ketua KPK Firli Bahuri
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut jadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
    Sebagaimana diketahui, isu Firli Bahuri gabung oposisi muncul usai dia menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.


    Terlebih ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” kata Firli.
    Menurut Firli, dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
    Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
    “Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu,” ujarnya.
    Ketua KPK gabung oposisi Jokowi?
    Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai bahwa fenomena Ketua KPK gabung ke oposisi bagai petir di siang bolong lantaran tidak banyak yang mengira.
    “Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firli. Karena tidak mungkin orang menganggap Firli bisa mengucapkan hal tersebut,” kata Rocky Gerung, dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Sabtu, 11 Desember 2021.
    Menurut Rocky Gerung, kini Firli sudah kembali ke jalan yang benar, yakni dengan bergabung ke kelompok oposisi.
    “Jadi sekali lagi, terpaksa saya juga ikut bersepakat dan bahkan menyebar luaskan petir ini. Firli telah kembali ke jalan yang benar, yakni bergabung ke oposisi,” ujarnya.
    Lebih lanjut Rocky juga mengatakan, belakangan ini Firli Bahuri kerap disudutkan oleh sejumlah pihak terkait adanya perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.
    “Ini penting sekali lagi, jadi bertahun-tahun pak Firli dibully dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi itu sekarang justru dibuka oleh perubahan Undang-Undang KPK, bahwa Jokowi seakan memberi peluang kelemahan KPK,” ungkapnya.
    “Mungkin selama 2 tahun ini, Pak Firli terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik yang berasal dari kompetisi yang tidak terbuka karena dihegemoni oleh partai-partai besar,” sambungnya.


    Oleh sebabnya Firli dianggap telah mendengar seruan dari kelompok yang menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
    “Jadi betul, saya kira Firli membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam 2 minggu ini kita kampanye 0 persen,” tandas Rocky.[hops.id]

  • Ulama Madura: Abu Janda dan Jenderal Dudung Hina Agama, Ada Apa di Negeri Ini?

    www.laborblog.my.id - Aliansi Ulama Madura merasa kecewaan terhadap jajaran penegak hukum yang seolah tidak mampu menindak tegas pelaku dugaan penistaan agama seperti Abu Janda dan Denny Siregar.

    Ketua Umum Aliansi Ulama Madura, KH Ali Karrar Shinhaji | Source Image: RMOL
    Aliansi Ulama Madura merasa kecewaan terhadap jajaran penegak hukum yang seolah tidak mampu menindak tegas pelaku dugaan penistaan agama seperti Abu Janda dan Denny Siregar.
    Kekecewaan itu disampaikan Ketua Umum Aliansi Ulama Madura, KH Ali Karrar Shinhaji, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa lalu (7/12).
    “Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, (tapi) enggak pernah diproses hukum,” kata Ali Karrar dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.
    Ali Karrar juga membantah kabar yang beredar selama ini bahwa Abu Janda adalah kader Pemuda Ansor, badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama.
    “Dari tahun 1994 sampai 2014 saya aktif (sebagai pengurus Ansor), orang ini (Abu Janda) enggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa, untuk menghina kami ulama, ini kok kebal hukum, kenapa?” terangnya.
    Selain dua nama itu, Ali Karrar juga menyinggung pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurahman, yang menyebut jangan belajar agama terlalu dalam.


    “Apalagi sekarang masyaAllah, KSAD Dudung juga menghina agama kami, ini ada apa di negeri ini?” tandasnya.[RMOL]

  • Gatot Nurmantyo: Sebut Kondisi saat Ini Berbahaya, yang Bayar Anak Cucu Kita Nanti

    www.laborblog.my.id - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada satu hal berbahaya yang ada di negara Indonesia sehingga membuat generasi penerus yang harus menanggung akibatnya.

    Gatot Nurmantyo | Source Image: suara.com
    Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada satu hal berbahaya yang ada di negara Indonesia sehingga membuat generasi penerus yang harus menanggung akibatnya.
    Melansir dari Wartaekonomi.co.id — jaringan Suara.com, Gatot mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini dalam bahaya.
    “Bila demokrasi lenyap, lenyap pulalah Indonesia Merdeka. Kondisi saat ini sangat berbahaya,” kata Gatot saat memberikan sambutan bedah buku karya Gde Siriana berjudul Keserakahan di Tengah Pandemi, Kamis (9/12).
    Ia lantas mengutip pernyataan proklamator Mohammad Hatta di era 1960-an, demokrasi bahkan menjadi salah satu penentu bertahannya Indonesia Raya.
    Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menyambut baik dan mengapresiasi karya tulis Gde Siriana yang menjelaskan kepada publik tentang keresahan atas demokrasi di Tanah Air.
    “Yang saya sampaikan tadi, kegagalan demokrasi inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang ini dililit utang yang sangat besar,” ujarnya.
    Lebih lanjut ia menyebut kondisi saat ini yang harus menanggung adalah generasi yang akan datang.
    “Tentunya yang bayar bukan saya, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya,” lanjutnya.
    Untuk diketahui, turut hadir sejumlah narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi daring tersebut, antara lain ekonom senior Dr Rizal Ramli, pakar hukum tata negara Refly Harun. Lalu ada pengamat politik Rocky Gerung, dosen pasca FISIP UMJ Prof Siti Zuhro, dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.
    Gatot menilai, demokrasi sejatinya menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa tetap bertahan saat ini dan ke depan.
    “Demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik, bahkan cenderung merosot,” tandas Gatot Nurmantyo.
    Diketahui bahwa Gatot Nurmantyo kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah.
    Beberapa waktu yang lalu, Gatot Nurmantyo menyebut negara Indonesia masih seperti berjalan di tempat seperti pada masa Penjajahan Belanda.
    Gatot menjelaskan, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
    “Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya,” kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
    Dia menyoroti orang-orang kaya di Indonesia yang justru menjadi lebih kaya pada masa Pandemi Covid-19, sementara rakyat terus berjuang hidup.
    “Jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta USD atau Rp 1,4 triliun jumlahnya naik 22,29 persen dari tahun 2019, ini sangat luar biasa, kondisi ini sangat kontras dan ironis,” tuturnya.
    Selain itu, Mantan Panglima TNI itu menyebut utang negara yang semakin menebal tidak bisa dianggap enteng karena akan menjadi beban bagi anak-cucu kelak.
    “Saya ingatkan, jangan remehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini, beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin,” tegasnya.[suara.com]

  • Anies Bawa DKI Jakarta Raih Penghargaan Provinsi Paling Mempesona

    Hal ini selaras dengan konsep City 4.0 di mana pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator.
    Labor Blog Politik – Dipimpin Gubernur Anies Baswedan, provinsi DKI Jakarta kembali menerima penghargaan. Kali ini, provinsi ibu kota ini menerima penghargaan sebagai Provinsi Paling Memesona pada ajang Festival Pesona Lokal (FPL) 2019.
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Angela Tanoesoedibjo kepada Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya.

    Gumilar mengatakan, penghargaan ini memacu Disparbud DKI Jakarta untuk semakin meningkatkan bukan hanya sektor pariwisata tapi juga seni maupun kebudayaan di Jakarta, khususnya Betawi.
    “Pemprov DKI konsitensi dan berkomitmen dalam pelestarian seni dan budaya. Perhatian dan pembinaan terhadap komunitas maupun pelaku seni budaya juga terus diberikan,” ujarnya, Selasa (19/11).
    Menurutnya, berbagai festival sepanjang tahun juga rutin diadakan untuk memberikan panggung kepada para pelaku seni budaya, sekaligus menjadi hiburan edukatif bagi warga di Jakarta.
    “Apalagi tahun depan mau ada pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, jadi pastinya ke depan akan lebih fokus dalam melakukan pembinaan dari unsur seni budaya dan fokus menggarap destinasi dan potensi pasar pariwisata,” terangnya.
    Gumi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta melalui Disparbud akan terus mengedepankan kolaborasi dengan komunitas maupun lembaga seni dan kebudayaan di Jakarta.
    Hal ini selaras dengan konsep City 4.0 di mana pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator.

    Ia menambahkan, Jakarta juga bisa dibanggakan karena memiliki berbagai destinasi wisata menarik, bukan hanya ikonik tapi juga merepresentasikan kebudayaan Betawi.
    “Dari sisi seni budaya tentu kita punya komunitas dan lembaga, ada LKB hingga Bamus Betawi. Kita punya Taman Benyamin Sueb, Setu Babakan, ini sebetulnya sesuai dengan misi Pak Gubernur akan mengedepankan adanya kolaborasi,” ungkapnya.

    Gumi menilai, wajah baru Jakarta khususnya di sisi transportasi menjadi nilai tambah yang menjadikan Jakarta sebagai Provinsi yang memesona.
    “Terkait dengan perubahan yang telah dilakukan Pemprov DKI dari sisi transportasi ada MRT, LRT, Jak lingko. Melalui perubahan wajah baru Jakarta yang signifikan mungkin ini menjadikan Jakarta semakin memesona,” tandasnya.[em]
    Video Pilihan: Hampir 2 Tahun Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta Kosong, Siapa Akan Temani Anies? – KOMPASTV
    19/11/2019