Laborblog

Category: Berita Politik

  • Ferdinand Ditahan, MUI: Para Buzzer Harus Ditertibkan Satu per Satu

    www.laborblog.my.id - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menanggapi soal penahanan Ferdinand Hutahaean usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Amirsyah mengapresiasi pihak kepolisian atas tindakan tersebut.

    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan | Net
    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menanggapi soal penahanan Ferdinand Hutahaean usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Amirsyah mengapresiasi pihak kepolisian atas tindakan tersebut.
    “Sudah sepatutnya Ferdinand dijebloskan ke penjara. Kami mengapresiasi pihak kepolisian dengan alasan untuk banyak hal, seperti untuk keamanan sekaligus dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kami minta para ahli betul-betul memberikan keterangan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya,” kata Amirsyah kepada Republika.co.id, Selasa (11/1/2022).
    Amirsyah menyebut, sudah seharusnya para buzzer ditertibkan karena telah membuat kekacauan. “Apa yang dinyatakan Ferdinand hanya menimbulkan kekacauan, seperti kata Pak Jusuf Kalla (JK). Buzzer ini satu per satu harus ditertibkan,” ujar dia.
    Penertiban para pendengung dilakukan demi menciptakan rasa aman untuk masyarakat. Sebab, masyarakat yang aman dan damai adalah yang tertib hukum. Amirsyah mengingatkan agar para buzzer lain menjadikan kasus Ferdinand sebagai pembelajaran untuk berhati-hati berbicara di media sosial.
    “Kalau buzzer lain tidak mau diingatkan, ya tunggu waktunya. Berhati-hatilah depan publik. Walaupun hanya sebatas Twitter, tetapi kalau itu sudah lepas jari masuk ranah publik, harus dipertanggungjawabkan,” kata dia.
    Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama, RAS, dan antargolongan (SARA), Senin (10/1/2022), malam. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dari 13 jam, tim penyidik dari Dirtipid Siber langsung menjebloskan pesohor politik di media sosial itu ke Rumah Tahanan Mabes Polri.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Brigadir Jendera Ahmad Ramadhan mengatakan, Ferdinand Hutahaean akan ditahan selama 20 hari pertama.
    “Setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan KUHP, penyidik menaikkan status saudara FH (Ferdinand Hutahaean), dari saksi menjadi tersangka,” ujar Ramadhan.[Republika]
    Published: 11/01/2022

  • Orang dekat SBY: Pandangan Bahlil Sangat Menyesatkan!

    www.laborblog.my.id - Klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur adalah pernyataan yang sesat. Pasalnya, dalam konstitusi UUD 1945 sudah ditegaskan mengenai masa jabatan presiden dibatasi lima tahun.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia | Net
    Klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur adalah pernyataan yang sesat. Pasalnya, dalam konstitusi UUD 1945 sudah ditegaskan mengenai masa jabatan presiden dibatasi lima tahun.
    Begitu tegas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
    “Pandangan (Menteri Bahlil) ini sangat menyesatkan. Pandangan ini menandakan bahwa dia tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia,” tegas orang dekat Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
    Atas dasar itu, Syarief Hasan mengimbau kepada semua pihak termasuk Bahlil untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi.
    Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara sudah seharusnya memahami konstitusi agar tidak merusak demokrasi di tanah air.
    “Saya mengimbau, kita semua itu taat konstitusi, kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi,” tutupnya.[RMOL]
    Published: 11/01/2022

  • Usai dilaporkan ke KPK, Postingan Medsos Kaesang Pangarep Lenyap

    www.laborblog.my.id - Nama Kaesang Pangarep dan sang kakak, Gibran Rakabuming dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporanya adalah dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

    Kaesang Pangarep | Net
    Nama Kaesang Pangarep dan sang kakak, Gibran Rakabuming dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporanya adalah dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
    Pelapor Ubaedillah mengungkapkan jika laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis kedua anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
    Ubedilah mengaku kejadian tersebut bermula pada 2015 ketika ada perusahaan, yaitu anak perusahaan PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp7,9 triliun.
    Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp78 miliar.
    “Itu terjadi pada bulan Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” ujar Ubedilah.
    Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.
    “Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura yang juga PT SM dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang pendek,” ujarnya.
    “Setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham perusahaan di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis Rp92 miliar dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden,” ujar dia menambahkan.
    Usai ramai namanya disorot atas pelaporan ini, media sosial Kaesang Pangarep, @kaesangp pun hilang. Di media sosial instagramnya, Kaesang Pangarep belakangan memposting keberhasilan Persis Solo menjuarai liga 2 Liga Indonesia musim 2021.
    Persis Solo kembali ke liga 1 menjadi janji Kaesang atas klub ini. Selain mengenai klub Persis Solo, Kaesang pun diketahui usai merayakan ulang tahunnya.
    Selain media sosial instagram, media sosial Twiiter Kaesang pun lenyap. Akun Twitter Kaesang bernama Brader Kaesang juga lenyap.[suara.com]
    Published: 11/01/2022

  • Dukung Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden, Gertak: Semua Harus Diusut Tuntas

    www.laborblog.my.id - Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.

    Ubedilah Badrun Laporkan Anak Presiden | Net
    Dukungan pada aktivis 98 Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai mengalir.
    Salah satunya dari Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Galih Dwi Syahputra. Galih berharap penegakan hukum tidak boleh tebang pilih kepada siapapun warga negara.
    “Rakyat, pejabat, anak presiden sekalipun harus diproses secara hukum dan diusut tuntas,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).
    Untuk itu, dia ingin agar laporan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, diusut secara tuntas.
    Ubedilah Badrun baru saja membuat laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
    Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengurai bahwa dugaan tersebut berawal dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.
    “Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” terang Ubedilah.
    Menurutnya, dugaan korupsi itu jelas Gibran, Kaesang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.
    “Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.[RMOL]
    Published: 10/01/2022

  • Haris Pertama: Jika Ferdinand Hutahaean Bebas dari Jerat Hukum, Apa yang Akan Kita Lakukan?

    www.laborblog.my.id - Hukum yang tegak menjadi harapan dari Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama atas kasus kicauan “Allahmu lemah” dari pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean. Di mana pada hari ini, Senin (10/1) Ferdinand menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.

    Haris Pertama | Net
    Hukum yang tegak menjadi harapan dari Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama atas kasus kicauan “Allahmu lemah” dari pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean. Di mana pada hari ini, Senin (10/1) Ferdinand menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.
    “Hari ini ferdinand dipanggil ke Polri. Apakah yang akan terjadi? Kita nantikan bersama ya, semoga saja harapan masyarakat Indonesia terkabulkan, keadilan dapat ditegakkan,” tegasnya kepada wartawan sesaat lalu.
    Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini bersama demi tegaknya hukum yang adil. Sebagai pelapor, Haris Pertama berharap Polri bisa menetapkan Ferdinand sebagai tersangka.
    “Doa dan harapan masyarakat Indonesia tentang sebuah keadilan dan kebenaran saat ini ada di tangan Polri,” tegasnya.
    Terakhir, dia bertanya-tanya jika dalam kasus ini Polri tidak tegas, dalam hal ini tidak menetapkan Ferdinand sebagai tersangka. Ferdinand pun bertanya apakah kenyataan tersebut akan disikapi dengan diam atau bergerak.
    “Jika Ferdinand dibebaskan dari jerat hukum, apa yang akan kita lakukan demi tegaknya keadilan? Bergerak atau diam?” tutupnya.[RMOL]
    Published: 10/01/2021

  • Rocky Nilai Penambahan Wamendagri, Memastikan 287 Plt Kepala Daerah di Bawah Koordinasi PDIP?

    www.laborblog.my.id - Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri dalam negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Rocky Gerung | Net
    Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri dalam negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
    Pasalnya, menurut Rocky Gerung, menteri yang sepemikiran dengan presiden tentu tak memerlukan posisi wakil menteri.
    “Keduanya ini sangat politis, apalagi berhubungan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan politik di Indonesia,” jelas Rocky Gerung dalam diskusi “Jokowi Obral Jabatan Wakil Menteri vs Reformasi Birokrasi”, Jumat (7/1).
    Rocky Gerung menilai, bahwa langkah Presiden Jokowi menambah kursi wakil menteri adalah upaya untuk melancarkan agenda yang buruk. Pasalnya, memperbesar birokrasi sendiri adalah langkah yang buruk.
    “Di mana-mana birokrasi itu harus diperkecil, supaya lebih efisien. Motifnya dari awal itu, termasuk untuk persiapan Pemilu 2024,” ungkapnya.
    Menurut Rocky Gerung, pengangkatan wakil menteri dalam negeri oleh Presiden Jokowi ditujukan untuk memastikan menteri dalam negeri tak akan menyalahkan kekuasaan dalam dua tahun ke depan. Terutama, dalam pengangkatan 287 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023.
    “Ada Golkar dan PDIP juga yang berkepentingan di situ, agar wakil mendagri bisa berbagi jatah pengendalian politik bersama sang menteri,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai wakil menteri juga dipersiapkan untuk perombakan kabinet yang isunya terus bergulir. Oleh karena itu, Tito Karnavian dianggap sebagai menteri yang posisinya paling terancam saat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet.
    “Kalau ada wakil mendagri dari PDIP, dia pasti akan menggantikan Tito untuk memastikan 287 plt kepala daerah itu ada di bawah koordinasi PDIP,” pungkasnya.[Genpi]
    Published: 08/01/2022

  • Wamen ditambah Ilmuwan Dipecat, Rizal Ramli: Benar-benar Rezim Kumaha Aing

    www.laborblog.my.id - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.

    Rizal Ramli | Net
    Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.
    Sebab, saat ini penyakit itu ada pada banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Artinya, obat yang diberikan seharusnya adalah mengganti menteri tersebut, bukan malah memberikan sang menteri wakil.
    “Banyak menteri ndak becus kerja, eh malah wamen-wamen penghias doang malah ditambah,” kata RR kepada wartawan, Sabtu (8/1).
    Tidak hanya itu, sosok yang kaya solusi dan inovasi tersebut juga menyesalkan banyaknya pendengung alias buzzer yang dipelihara pemerintah untuk mencari pembenaran. Apalagi para buzzer tersebut kini cenderung suka-suka sendiri karena merasa selalu di jalur benar.
    Anehnya lagi, ratusan saintis dan peneliti dipecat saat lembaga Eijkman dilebur dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Padahal negeri ini sedang butuh banyak peneliti untuk bisa lepas dari pandemi.
    “BuzzeRp dipelihara, ilmuwan malah dipecat. Benar-benar “kumaha aing”,” pungkasnya.[rmol.id]
    Pubished: 08/01/2022

  • Penuhi Panggilan Polda Jabar, Habib Bahar: Saya Dilaporkan Secepat Kilat, Penista Agama Malah tidak Diproses

    www.laborblog.my.id - Habib Bahar Bin Smith mendatangi Polda Jabar, sesuai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim Ditreskrimum Polda Jabar.

    Habib Bahar Bin Smith penuhi panggilan Polda Jabar | pojoksatu.id
    Habib Bahar Bin Smith mendatangi Polda Jabar, sesuai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim Ditreskrimum Polda Jabar.
    Tiba di Mapolda Jabar pukul 12.10 wib, Habib Bahar Bin Smith didampingi tim kuasa hukum dan beberapa orang kerabatnya.
    Sesaat sebelum masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Habib Bahar mengatakan bahwa dirinya dilaporkan secepat kilat.
    “Kenapa saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan masih ada penista Allah, penista agama dilaporkan, tidak diproses sama sekali,” terangnya, di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Senin 3 Januari 2022.
    Habib Bahar menambahkan, bahwa dirinya menegaskan bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi aqidah, jangankan dipenjara, nyawa jiwa saya murah harganya, NKRI harga mati, Indonesia merdeka.
    “Nyawa saya murah harganya, NKRI harga mati,” pungkas Habib Bahar.
    Habib Bahar sebelumnya menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan polisi.
    “Saya tidak pernah mangkir dari panggilan polisi, jika ada yang bilang mangkir itu hoax,” terangnya saat tibadi Mapolda Jabar.[pojoksatu.id]
    Published: 03/01/2022

  • Tak bisa Bedakan Kritik & Saran, Giring jadi Tertawaan di Mata Najwa

    www.laborblog.my.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi bahan tertawaan netizen usai tak fokus menjawab pertanyaan Najwa Shihab di Mata Najwa.

    Tangkapan Layar
    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi bahan tertawaan netizen usai tak fokus menjawab pertanyaan Najwa Shihab di Mata Najwa.
    Bagaimana tidak, dalam video tersebut, Giring tak bisa membedakan mana saran dan kritik. Konten itu sebenarnya sudah lama terbit dan beredar.
    Anehnya, kini muncul lagi di media sosial.
    Isinya seperti ini.
    Najwa: Berani beda dengan partai?
    Giring: Berani, berani banget, karena itu sudah komitmen saya ketika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. Bahwa begitu sudah masuk ke gedung DPR, saya sudah miliknya rakyat, dan PSI juga sudah tahu itu.
    Nana: Kalau gitu sekarang saya minta autokritik dong untuk partai Anda.
    Giring: Oke, no problem.
    Nana: Apa, apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya, kalau Anda berani berbeda dengan partai? Autokritik, dong?
    Giring: Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan Pemilu 2019…
    Nana: Itu saran, bukan kritik…
    Giring: Oh, itu saran, ya?
    Nana: Itu saran…
    Giring dan penonton pun tertawa. Terlihat wajah Giring langsung berubah saat ditegur Nana.
    Nana: Bagaimana?
    Giring: Apa?
    Nana: Ada [kritik untuk PSI]?
    Giring: Ada, ada, ada… Oke… Eee…
    Lama menjawab, Nana menanggapi: Dipikirkan dulu, saya lempar ke yang lain… saya lempar ke yang lain…
    Semenjak terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PSI, Giring memang doyan jadi bahan viral. Bukan karena prestasi, melainkan karena pernyataannya yang kontroversial.[Sumber]

  • Habib Bahar vs jenderal bintang satu, Advokat: Wibawa TNI Jatuh, Jadi Alat Politik Kekuasaan

    www.laborblog.my.id - Pengacara Ahmad Khozinudin merespons beredarnya video Habib Bahar didatangi perwira jenderal bintang satu Brigjen Achmad Fauzi.

    Habib Bahar Debat dengan Brigjen Achmad Fauzi | Net
    Pengacara Ahmad Khozinudin merespons beredarnya video Habib Bahar didatangi perwira jenderal bintang satu Brigjen Achmad Fauzi.


    Khozidudin menduga kedatangan jenderal bintang satu yang malah menbuat emosi Habib Bahar ini adalah upaya membenturkan TNI vs rakyat.
    Advokat KPAU itu menyesalkan kenapa TNI sampai ikut campur urusan sipil, kasus Habib Bahar kan sudah diusut oleh kepolisian.
    “Patut diduga ada upaya pembenturan kekuatan TNI dan ulama, alat pertahanan negara dan umat Islam sebagai pasukan cadangan untuk mempertahankan kedaulatan. Desain adu domba oleh asing dan aseng, begitu terasa dan pekat dalam kasus ini,” tulis Ahmad Khozinudin dalam tulisan TNI ku sayang TNI ku malang dikutip dari Faktakini, Jumat 31 Desember 2021.
    Wibawa prajurit TNI jatuh
    Advokat tersebut nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi andai TNI dan rakyat, atau khususnya TNI diadu dengan umat Islam.
    Khozinudin menilai semua kegaduhan belakangan ini yang terjadi di era rezim Jokowi mengkhawatirkan. Apalagi terkini, Habib Bahar seolah diadu dengan jenderal TNI bintang satu.
    “Belum pernah terjadi, Jendera TNI dibenturkan dengan Ulama, prajurit TNI dibenturkan dengan umat Islam. Padahal, dahulu Jenderal hormat pada ulama, prajurit merakyat bersama umat Islam,” kata dia.
    Maka atas beredarnya video viral Habib Bahar adu mulut dengan Brigjen Achmad Fauzi ini sungguh sangat disayangkan.
    “Kejadian di video yang beredar viral sangatlah memalukan. Wibawa prajurit TNI jatuh, karena kesannya hanya menjadi alat politik kekuasaan,” tulisnya.
    Debat Habib Bahar vs Brigjen Achmad Fauzi
    Habib Bahar didatangai Brigjen Achmad Fauzi. Keduanya debat soal pernyataan Habib Bahar soal kritik kepada Jenderal Dudung soal pernyataan Tuhan Kita bukan orang Arab.
    Habib Bahar ngajak debat dan dialog dengan perwira TNI itu. Dalam video Habib Bahar dengan jenderal bintang satu itu debat adu mulut saling mendebat satu sama lain.
    Berikut sekilas dialog debat keduanya yang dikutip dari Faktakini.info.


    Brigjen A Fauzi: Sudah menjadi tugas bapak untuk menyampaikan ceramah dengan baik
    Habib Bahar: Tugas saya juga untuk ceramah, tugasnya Dudung jangan ungkit-ungkit masalah agama, jadinya mensifatkan tuhan dengan sifat manusia, itu ranah kita
    Brigjen A Fauzi: Bapak sebagai ulama harus berhati-hati kalau ngomong
    Habib Bahar: Loh saya meluruskan supaya bener, supaya nggak salah harus diluruskan dong, kok kita yang hati-hati bagaimana. Ini masalah akidah.[Sumber]
    Published: 01/01/2022