- Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan pandangan terkait kasus Wadas yang belakangan menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyesalkan tindakan represif yang dilakukan aktor negara melalui kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Seperti diketahui, aksi represif aparat dilakukan kepada warga yang menolak tambang batu andesit proyek Bendungan Bener.
Anwar mengungkapkan, kini negara telah berubah menjadi monster. Padahal, semestinya menampakkan sosok lembut dan mengayomi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Anwar Abbas bahkan menyebut yang menciptakan teror dan ketakutan bukan teroris tapi negara.
“Hal ini tentu jelas sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan,” ungkap Anwar, dikutip dari terkini.id, Kamis (10/2/2022).
“Karena dalam hal ini negara yang semestinya menampakkan sosok yang lembut dan mengayomi, tapi wajahnya malah sudah berubah menjadi monster,” ungkapnya.
Menurut Anwar, tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap warga Wadas tak bisa diterima. kata dia, tindakan itu sudah keluar dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Kata Anwar, sepatutnya polisi dapat bertugas menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya, yakni mengambil tindakan represif, seperti apa yang terjadi di Desa Wadas baru-baru ini.
“Sehingga tindakan yang seperti ini dalam bahasa buku bisa dimasukkan ke dalam kategori teror by the state, di mana yang melakukan dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat itu bukanlah individu dan/atau jaringan teroris, tapi adalah negara, tempat di mana mereka sendiri tinggal,” ujarnya.
Dalam kesemptan itu, Anwar menjelaskan filosofi pembangunan, termasuk pembangunan waduk dan tambang sejatinya harus untuk kepentingan rakyat luas. Bukan sebaliknya kepentingan rakyat Tanah Air harus dikorbankan untuk pembangunan itu sendiri.
Karenanya, Anwar Abbas mengusulkan agar penyelesaian masalah di Desa Wadas harus lebih mengedepankan kearifan. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan gesekan yang tajam di tengah kehidupan masyarakat.
“Untuk itu, langkah dan tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah hendaknya jangan dengan mengedepankan security atau power approach, tapi dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog agar semua pihak merasa enak dan merasa perlu untuk menyukseskan pembangunan tersebut,” pungkas Anwar.
Sumber: Suara | Published: 11/02/2022
Pages:
|
Post a Comment
Note: Laborblog.my.id sangat menghargai pendapat anda. Bijaksana & etis lah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab anda sesuai UU ITE.